Baca Selengkapnya
23 Oct 2013

KEMENHUB PEROLEH TAMBAHAN PAGU ANGGARAN 2014 RP. 1.218,8 MILIAR

(Jakarta,23/10/2013) Kementerian Perhubungan memperoleh tambahan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 1.218,8 miliar dari anggaran semula Rp 39.151,7 miliar menjadi Rp 40.370,5 miliar. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari pendapatan Negara Bukan Pajak/ONBP sebesar Rp 129 miliar; Badan layanan Umum/BLU sebesar Rp 99,8 miliar; dan tambahan sebesar Rp 990 miliar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 Oct 2013

KONEKTIVITAS MENJADI AGENDA UTAMA DALAM 8TH BIMP-EAGA TRANSPORT MINISTERS MEETING

(Jakarta, 21/10/2013) Peningkatan konektivitas dalam wilayah sub-regional BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines – East AEAN Growth Area) menjadi agenda utama dalam pembahasan 8th BIMP-EAGA Transport Ministers Meeting di Banjarmasin Kalimantan Selatan 21-22 Oktober 2013. Kontribusi yang signifikan dari kerjasama sub-regional BIMP-EAGA dalam pengembangan Konektivitas ASEAN secara keseluruhan dan penegasan pentingnya kemajuan konektivitas untuk pengembangan ekonomi guna penyempitan kesenjangan pembangunan di negara-negara BIMP-EAGA menjadi hal utama yang akan dibicarakan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Sep 2013

PENGELOLAAN MUSEUM TRANSPORTASI BUTUH DUKUNGAN BUMN DAN SWASTA

(Jakarta, 16/9/2013) Untuk terus memberikan yang terbaik dari sisi koleksi dan pengelolaan serta agar menjadi daya tarik pengunjungnya, Museum Transportasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) membutuhkan dukungan dari pihak perusahaan milik negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan perusahaan swasta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
12 Sep 2013

TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIBERLAKUKAN TERHITUNG MULAI 1 JULI 2013

(Jakarta, 12/9/2013) Sesuai dengan rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI tanggal 25 Juni 2013, telah diputuskan perhitungan final kebutuhan anggaran dengan ketentuan bahwa tunjangan kinerja bagi Kementerian Perhubungan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013. Besaran tunjangan tersebut sama dengan besaran Tunjangan Kinerja yang telah ditetapkan untuk 20 (dua puluh) Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kemenhub Leon Muhamad menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (12/9).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Sep 2013

RI-JEPANG PIMPIN PERTEMUAN MENTERI TRANSPORTASI APEC

(Tokyo,  5/9/2013) Menteri Perhubungan RI E.E. Mangidaan dan Menteri Transportasi Jepang Akihiro Ohta secara bersama memimpin Pertemuan Menteri-Menteri Transportasi yang tergabung dalam Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), yang berlangsung di Tokyo 4-6 September 2013. Pertemuan Menteri Menteri Transportasi Asia Pasifik ke 8 di Tokyo, Jepang ini merupakan pertemuan sebelum dilaksanakannya Pertemuan Puncak APEC yang akan dilaksanakan di Bali, Indonesia bulan Oktober mendatang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
05 Sep 2013

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2014 SEBESAR RP. 39,151 TRILIUN

(Jakarta, 5/09/2013) Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2014 telah ditetapkan sebesar Rp. 39,151 triliun. Hal tersebut berdasarkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 Juli 2013 yang selanjutnya dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan  Nomor  266/KMK.02/2013  tanggal 23 Juli 2013. Demikian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Kamis (5/9).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
29 Aug 2013

BUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TRANSPORTASI YANG APLIKATIF

(Surabaya, 29/8/2013) Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Leon Muhamad menekankan agar pembuatan peraturan perundang-undangan transportasi tidak tumpang tindih dan mempertimbangkan banyak aspek,  sehingga  aplikatip dan mendapat dukungan serta dipatuhi oleh semua stakeholders. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
29 Aug 2013

BUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TRANSPORTASI YANG APLIKATIF

(Surabaya, 20/8/2013) Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Leon Muhamad menekankan agar pembuatan peraturan perundang-undangan transportasi tidak tumpang tindih dan mempertimbangkan banyak aspek,  sehingga  aplikatif dan mendapat dukungan serta dipatuhi oleh semua stakeholders.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
26 Aug 2013

TANTANGAN TUGAS HUMAS PEMERINTAH SEMAKIN KOMPLEKS

 (Solo, 23/8/2013) Humas kelembagaan pemerintah saat ini menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dituntut untuk selalu melakukan pembenahan baik menyangkut hal-hal yang sifatnya profesionalisme diri ataupun terus menyempurnakan konstelasi/kedudukan kelembagaannya. Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam acara diskusi “Konsolidasi Humas Pemerintah di Ruang Publik”, yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dengan Kementerian Pekerjaan Umum , di Solo 23-24 Agustus 2013.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -