(Jakarta, 21/6/2012) Kota-kota besar dalam menyelesaikan persoalan transportasi perkotaan tidak bisa melakukan sendiri-sendiri melainkan harus melakukan koordinasi dengan kota-kota penyangga di sekitarnya.
(Jakarta, 20/06/2012) Indonesia masih meminta waktu terkait dengan kesiapan untuk menandatangani Protocol to amend the MoU on Expansion of Air Linkages for BIMP EAGA. Hal ini disampaikan Delegasi Indonesia saat dilaksanakannya sesi Working Group on Air Linkages yang dipimpin oleh Brunei Darussalam pada Pertemuan Kesembilan Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillipines East ASEAN Growth Area Transport, Infrastructure, ICT Development (9th BIMP EAGA TIICTD Cluster Meeting), 12-14 Juni 2012 lalu di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
(Jakarta, 19/06/2012) Unsur pemasaran dan kegiatan promosi melalui kolaborasi dengan sektor pariwisata disepakati para delegasi negara anggota kerjasama sub-regional Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillipines (BIMP-EAGA). Hal ini menyusul dioperasikannya bus komersial dan pariwisata di bawah Memorandum of Understanding (MoU) on Cross-Border Movement of Commercial Buses and Coaches dalam kerangka kerjasama sub regional BIMP-EAGA. Hal tersebut mengemuka sebagai salah satu hasil dari Pertemuan ke-9 The Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillipines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Transport, Infrastructure and ICT Development (TIICTD) Cluster, khusus untuk Land Transport Working Group (LTWG), pada 12-13 Juni 2012 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
(Jakarta, 19/06/2012) Meski tidak mengambil bagian (tidak akan menjadi pihak) dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) on Non Convention Sized Ship (NCSS), Indonesia menyatakan tetap mendukung finalisasi MoU dimaksud. Hal ini disampaikan oleh delegasi Indonesia pada forum Pertemuan kesembilan Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Phillipines East ASEAN Growth Area Transport, Infrastructure, ICT Development (The 9th BIMP EAGA TIICTD Cluster Meeting) sesi Working Group on Sea Linkages, yang telah berlangsung pada 12-14 Juni 2012 lalu di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
(Jakarta, 18/06/2012) Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretariat Jenderal, Iskandar Abubakar mengatakan perlu diambil langkah-langkah penting untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, terutama di subsektor Perhubungan Darat, dimana data yang terakhir mengatakan sudah lebih dari 40.000 orang meninggal di jalan raya setiap tahun atau setiap hari meninggal di atas 100 orang. Hal tersebut disampaikan Iskandar pada saat melantik pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kementerian Perhubungan, Senin (18/06).
(Jakarta, 15/06/2012) Kemenhub akan menindak tegas SDM Transportasi yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Iskandar Abubakar saat menerima wawancara Badan Narkotika Nasional (BNN), Jumat (15/06).
(Jakarta, 14/06/2012) Jajaran Kementerian Perhubungan, terutama para Eselon I sudah berkomitmen akan berusaha keras untuk mengatasi permasalahan yang ada sebagaimana dalam hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2011. Demikian penjelasan Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta (14/6).
(Jakarta, 14/6/2012) Sehubungan dengan adanya rencana penyesuaian wilayah waktu Indonesia menjadi waktu tunggal (GMT +8). Kementerian Perhubungan menyatakan mendukung rencana penyatuan waktu tersebut, untuk itu Kemenhub meminta waktu sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan) untuk melakukan persiapan penyesuaian sistem dan operasional di sektor transportasi Darat, Laut dan Udara.
(Jakarta ,13/6/2012) Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan hingga 31 Mei 2012 sudah terserap sebesar Rp 5.822,65 triliun dari pagu DIPA anggaran sebesar Rp 28.158,03 triliun. Secara keuangan penyerapannya sudah tercapai 20,68 persen dan secara pembangunan fisik sebesar 21,88 persen.
(Jakarta, 12/05/2012) Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan opini tersebut BPK menilai laporan keuangan Kemenhub 2011 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Kemenhub per tanggal 31 Desember 2011 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecuali yang dampak dari disajikannya kas pada Badan Layanan Umum, piutang bukan pajak, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berupa tanah, dan utang pada pihak ketiga.