Baca Selengkapnya
18 Feb 2010

PELAYANAN PUBLIK HARUS DITINGKATKAN UNTUK SIKAPI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

(Jakarta, 18/02/2010) Citra pelayanan publik harus terus ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi pelayanan jasa transportasi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik termasuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan transportasi. Pernyataan tersebut ditegaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan Zulkarnain Oeyoeb saat melantik pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal di Ruang Kutai Kantor Kementerian Perhubungan hari Kamis (18/02).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
18 Feb 2010

tes

demoportal : demoportal demoportal : demoportal demoportal : demoportal demoportal : demoportal demoportal : demoportal demoportal : demoportal demoportal : demoportal demoportal : demoportal demoportal : demoportal 

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi
  • -
Baca Selengkapnya
16 Feb 2010

MENHUB HARAPKAN KERJA SAMA YANG BAIK DENGAN MEDIA

(Jakarta, 16/2/10) Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, mengharapkan terjalinnya suatu kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan dengan media pada umumnya. Hal tersebut ditegaskan Menhub dalam kunjungannya ke kantor redaksi Kompas  di Jakarta, Selasa (16/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
11 Feb 2010

GOOD GOVERNANCE: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION

(Jakarta, 11/2/2010) Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono menegaskan untuk mencapai melakukan pelayanan publik yang baik harus mendasarkan pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sedangkan partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
10 Feb 2010

INSPEKTORAT JENDERAL DIHARAPKAN MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA MENYELURUH

(Jakarta, 10/2/2010) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengharapkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Selain pengawasan internal yang sejauh ini telah dilakukan, menurut Menhub Itjen juga harus memiliki kemampuan untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap implementasi setiap kebijakan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Menhub pada acara Pembukaan Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di ruang Mataram Kementerian Perhubungan Rabu (10/2). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
09 Feb 2010

VIDEO KEKERASAN DI STIP REKAMAN TAHUN 2006

(Jakarta 9/2/10) Menteri Perhubungan, Freddy Numberi menegaskan bahwa video kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) salah satu lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan,  yang beberapa hari ini diputar di beberapa stasiun televisi swasta adalah video yang direkam tahun 2006. Hal tersebut ditegaskan Menhub di Gedung DPR MPR RI Selasa (9/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 Feb 2010

PSO-IMO AND TAC FUND CONTRACT SHOULD BE SEPARATED

(Jakarta, 8/2/2010) Dalam rangka transparansi, di masa depan perlu adanya pembukuan khusus untuk Public Service Obligation (PSO) dan pemisahan kontrak pendanaan antara PSO, Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC) dalam penyelenggaran transportasi Kereta Api. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR di Jakarta Senin, 8 februari 2010.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 Feb 2010

MINISTER FOR TRANSPORTATION: FOREIGN LOAN ONLY FOR HIGH PRIORITY SCALE PROJECT

(Jakarta, 08/02/10) Penggunaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk mendanai proyek – proyek transportasi saat ini dan yang akan datang harus tetap memenuhi skala prioritas tinggi, mempunyai dampak positif pada masyarakat secara umum, dan tetap dilakukan monitoring yang ketat dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam sambutan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta hari Senin (08/02).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
03 Feb 2010

TRANSPORTATION POLICY NEEDS NEW PARADIGM

(Jakarta, 3/2/10) Sektor transportasi nasional membutuhkan paradigma baru, di mana proses pengambilan kebijakan harus melibatkan peran serta aktif anggota masyarakat. Hal ini bertujuan agar proses pengimplementasian kebijakan di lapangan berjalan lancar serta dan tidak mendapatkan penentangan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
03 Feb 2010

Wamenhub Uji Coba Jakcard

(Jakarta, 02/02/10) Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono melakukan uji coba penggunaan Kartu JakCard di Stasiun Gambir, Jakarta hari Selasa (02/02/10). Wamenhub melakukan uji coba penggunaan Kartu JakCard dengan melakukan perjalanan menggunakan kereta ekspress dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Juanda Jakarta kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan Trans Jakarta Busway dari Halte Juanda menuju Halte Gambir II.  Dalam uji coba ini Wamenhub didampingi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso, dan Direktur  Bina Sistem Sarana Transportasi Perkotaan Elly Sinaga.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -