Baca Selengkapnya
02 Nov 2009

CAPABILITY TO GIVE PUBLIC SERVICES AFFECTING GOVERNMENT IMAGE

(Senin, 2/11/09) Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan sejauhmana Pemerintah memiliki citra yang baik dalam persepsi masyarakat, sangat tergantung dari kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Penegasan tersebut dinyatakan oleh Menhub dalam kesempatan memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Udara di Ruang Mataram Kantor Departemen Perhubungan Jakarta Senin 2/11/09.“Jika masa lalu, politik itu selalu terkait dengan tekanan dan kekerasan, maka pada masa pemerintahan yang demokratis seperti saat ini, politik itu adalah masalah komunikasi dan persepsi, oleh karena itu membangun persepsi melalui pelayanan publik itu akan merefleksikan citra pemerintah yang baik,” tegas Menhub. Baik regulator maupun operator menurut Menhub mempunyai peranan dalam mewujudkan pelayanan yang baik di sektor transportasi udara. Oleh karena itu Menhub meminta agar Rakornis Perhubungan Udara yang dilakukan 2 tahun sekali tersebut benar-benar dimanfaatkan sebagai wahana koordinasi antara regulator dan operator serta stakeholder lainnya guna peningkatan pelayanan publik di sektor transportasi udara. “ Kalau ditjen perhubungan udara dalam menjalankan tugasnya berprinsip pada safety, security, services dan complience (3S + 1C), maka yang terpenting adalah how to improve and to be done, kalau tidak (demikian) tidak ada gunanya,” kata Menhub.Menhub menjelaskan bahwa agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik maka sistem harus berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan profesionalitas harus diterapkan baik oleh regulator maupun operator. “Untuk itu harus ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi, kalau tidak kita akan mendapatkan kesulitan,” tegas Menhub mengingatkan. Kriteria tersebut menurut Menhub adalah tertib administrasi, tertib keuangan, tertib lingkungan, tertib diri dan tertib kerja. Jika kriteria ini tidak terpenuhi menurut Menhub good governance sulit tercapai.Pada kesempatan tersebut Menhub juga memberikan arahan bahwa globalisasi adalah suatu keniscayaan. Liberalisasi penerbangan yang akan berlangsung pada tahun 2015 harus diantisipasi dengan persiapan berupa peningkatan pelayanan publik. Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan Menhub dapat menjadi pedoman untuk mengubah paradigma dan budaya aparat perhubungan udara menuju peningkatan pelayanan publik yang diharapkan.Di akhir pengarahannya Menhub mengingatkan agar tidak ada lagi peraturan yang menyusahkan masyarakat. “Di mana-mana saya katakan yang tidak bisa diubah itu Al Quran dan Al Kitab (karena) itu dari Tuhan, Undang Undang Dasar saja bisa kita amandemen, apalagi peraturan Menteri. Jika itu menyusahkan harus dihapus demi pelayanan publik yang lebih baik,” tegas Menhub menutup sambutannya. (BRD) 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
29 Oct 2009

THE IMPORTANCE OF EARLY EDUCATION ABOUT SAFETY RIDE THE IMPORTANCE OF EARLY EDUCATION ABOUT SAFETY RIDE

(Jakarta, 27/10/09) Anak-anak dapat menjadi agent of change dalam bertransportasi di masa depan, jika sejak dini telah diberikan edukasi bagaimana bertransportasi yang baik dan benar. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dephub, Iksan Tatang dalam sambutan tertulisnya ketika membuka acara “Sosialisasi Tentang Ketertiban, Keamanan, Dan Keselamatan Bertransportasi Sejak Usia Dini” di Museum Transportasi TMII pada Selasa, 27 Oktober 2009. Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Program Sosialisasi Keselamatan Bertransportasi yang dilaksanakan oleh Pusat Komunikasi Publik Dephub. Sesjen, Iksan Tatang menilai  bahwa  program sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkesinambungan  dan harus didukung dengan tim yang kreatif yang kompeten agar materi yang disajikan bagi anak-anak  akan mudah  diterima dan dipahami . Menurutnya anak-anak perlu diberikan peran nyata dalam menciptakan keselamatan dan keamanan berkendara.  Dengan memahami pentingnya keselamatan bertransportasi, maka mereka akan menjadi “alarm” bagi orang tua mereka untuk memperingatkan perlunya mengutamakan keselamatan bertransportasi  di jalan raya.   Kegiatan  sosialisasi ini merupakan salah satu media publikasi serta sosialisasi kebijakan Dephub, terutama perihal peningkatan kesadaran masyarakat perihal pentingnya tertib berlalu lintas. Dalam laporannya, Kapuskom Publik Dephub, Bambang S. Ervan menyatakan tujuan dari program sosialisasi keselamatan bertransportasi usia dini ialah untuk memberikan edukasi sejak dini kepada  para murid TK dan SD mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, diharapkan dengan kegaitan semacam ini akan dapat menanamkan kesadaran pentingnya tertib bertransportasi sejak usia dini sehingga terwujud generasi bangsa yang memiliki sikap mental positif, khususunya dalam berlalu lintas. Kegiatan sosialisasi yang diadakan di Musium Transportasi Indonesia TMII ini juga menghadirkan Kak Seto. Pengamat serta aktivis anak-anak tersebut mengajak anak-anak TK dan SD yang hadir mengajak anak-anak  menyanyikan lagu-lagu anak seperti: Kereta Api, Pada Hari Minggu, dll. Selain itu, anak-anak pun diajak berkeliling musium transportasi untuk melihat berbagai miniatur moda transportasi, rambu-rambu lalu lintas serta perlengkapan lalu lintas lainnya. Denagn demikian mereka akan dapat  secara langsung mengenal moda transportasi serta rambu-rambu lalu lintas  yang biasa digunakan di jalan raya.  Acara sosialisasi ini juga telah diadakan di dua kota lain yaitu Solo dan Yogya. (RF)  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
26 Oct 2009

THE MINISTER OF TRANSPORTATION FREDDY NUMBERI: THE PREVIOUS PROGRAM WILL STILL CONTINUE

(Puskompublik, 22/10/09) Menteri Perhubungan terpilih Freddy Number menegaskan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Menteri Perhubungan sebelumnya, Djusman Syafii Djamal. Menurut Freddy Numberi, Djusman Syafii Jamal telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan transportasi yang baik, untuk itu dirinya akan menjadikannya sebagai dasar untuk mengembangkan program lebih lanjut.Pernyataan Menhub Freddy Numbery tersebut disampaikan ketika memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan Menteri Perhubungan yang dilaksanakan pada Kamis sore 23 Oktober 2009 di Kantor Departemen Perhubungan Jalan Merdeka Barat 8 Jakarta. Lebih lanjut Menhub Freddy Numberi mengungkapkan harapannya kepada seluruh jajaran Departemen Perhubungan, mitra kerja serta seluruh stakeholder untuk membantu serta mendukung beliau dalam menjalankan tugas sebagai Menhub, sehingga amanah yang diberikan dapat menjadi satu pengabdian nyata bagi kemajuan bangsa.“Hidup kita ini dan  jabatan adalah amanah dan amanah itu bisa kita jalankan dengan pengabdian”, ujar Menhub. Freddy Numberi mengungkapkan bahwa hidup serta jabatan yang diberikan kepada beliau merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada 3 hal yang menjadi pegangan dalam melaksanaka amanat yaitu yaitu kedisiplinan, kejujuran dan pengabdian. Dengan kedisiplinan maka seluruh aspek hidup akan lebih baik, sementara kejujuran merupakan sikap yang diinginkan oleh Tuhan, dan pengabdian akan membantu kita agar dapat membangun negeri ini menjadi lebih baik.“Bagi saya dimanapun kita ditaruh, berikanlah pengabdian yang terbaik bagi negeri tercinta ini. Negeri ini kaya raya, yang masih miskin adalah anak bangsa yang miskin karakter, miskin identitas, miskin kejujuran, miskin disiplin, dan mungkin pengabdian yang kurang. Tapi saya yakin kalau hidup kita bangun bersama, negeri ini pasti bangkit” ujar Menhub Freddy Numberi di akhir sambutannya. (RF/BRD) 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
20 Oct 2009

NORMS TO SUPPORT SAFETY CULTURE NEED NEW DEFINITION

Jakarta, 20/10/09) Upaya membangun kontruksi budaya transportasi yang aman dan selamat merupakan sebuah pekerjaan besar yang tidak ringan tetapi harus dilakukan. Hal tersebut dinyatakan Dr. Sunarto, Msi Ketua Panitia Dies Natalis Universitas Diponegoro (Undip) ke 52 baru baru ini. “Upaya untuk konstruksi budaya transportasi yang aman-selamat bukan perkara mudah untuk dilakukan. Ini pekerjaan besar yang belum tentu selesai dalam 1 (satu) generasi,” ujar Sunarto ketika ditemui di Semarang pekan lalu. Sunarto memberikan contoh bahwa orang Jawa punya nilai “alon-alon waton kelakon” dan “sluman, slumun, slamet”. Nilai pertama mengandaikan tidak perlunya orang bertindak tergesa-gesa untuk mencapai tujuan. Yang penting kehendak tercapai. Menurut Sunarto nilai semacam ini barangkali dalam jaman yang mementingkan dimensi kecepatan sebagai konsekuensi globalisasi seperti sekarang ini mungkin tidak relevan. Akan tetapi tetap perlu dimunculkan dengan tafsir baru yang relevan dengan perkembangan jaman. Demikian halnya dengan nilai kedua yang  mengandaikan dimensi keselamatan menjadi faktor penting yang penting selamat. “Nah, kedua nilai tersebut mengandaikan perlunya aspek terlaksana (kelakon) dengan selamat (slamet). Nilai-nilai semacam ini perlu digali untuk dikembangkan lebih jauh lagi sesuai kepentingan transportasi aman-selamat,” jelas Sunarto.  Menurut Sunarto diperlukan sebuah strategi komunikasi yang efektif dan efisien untuk bisa mewujudkan arti penting berlaku aman-selamat selama bertransportasi dengan tafsir baru dari nilai-nilai yang selama ini berlaku tersebut. Memanfaatkan momentum Dies Natalis Undip ke-52 yang berjalan pada bulan Oktober 2009 ini, Departemen Perhubungan menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosialisasi undang-undang dan kampanye keselamatan di perguruan tinggi tersebut. Kegiatan sosialisasi undang-undang transportasi dilakukan melalui kegiatan seminar bertajuk “Peluang Kewirausahaan Transportasi Berbasis Keselamatan dan Keamanan,” yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Rabu 7 Oktober 2009. Selain Menteri Perhubungan yang bertindak sebagai keynote speaker, acara seminar menghadirkan pembicara Drs. A. Muqowam anggota DPR RI yang mengupas tentang perubahan mendasar pada undang-undang transportasi yang baru, Prof Dr. FX Sugianto dari Undip yang menyampaikan materi tentang tinjauan aspek peluang usaha sektor transportasi, serta Prof. Dr. Muhadjirin T, MA yang berbicara tentang konstruksi budaya transportasi berbasis keselamatan dan keamanan. Acara dihadiri peserta segenap pemangku kepentingan transportasi baik dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM dalam lingkup Jawa Tengah. Sementara itu kegiatan kampanye keselamatan dilakukan dalam bentuk kegiatan below the line berupa pentas musik yang diselingi dengan penyampaian pesan-pesan keselamatan dalam bentuk teatrikal. Acara yang diselenggarakan pada Rabu 14 Oktober 2009 dan Jum’at 16 Oktober 2009 mendapat respon yang cukup antusias dari penonton yang sebagian besar merupakan kalangan mahasiswa, pelajar, dosen serta masyarakat sekitar. Kepada tim reporter www.dephub.go.id yang menemuinya Sunarto memaparkan bahwa pihaknya (Undip) cukup mendapatkan informasi berharga terkait problematika di bidang transportasi, melalui kegiatan yang diselenggarakan Departemen Perhubungan tersebut. Menurutnya  diantara persoalan teknis yang ada, persoalan sosial terkait isu transportasi layak mendapat perhatian khusus. “Artinya, kita tidak bisa bicara keselamatan dan keamanan transportasi dengan memadai dan meminta masyarakat patuh dengan prinsip-prinsip bertransportasi yang selamat dan aman apabila segenap stakeholders yang ada belum mendapatkan pengertian dan pemahaman yang baik tentang transportasi yang selamat dan aman,” ujar Sunarto.  Lebih lanjut Sunarto berpendapat bahwa persoalan transportasi yang aman dan selamat ini tidak terkait dengan isu klas. Menurutnya tidak boleh hanya orang–orang dengan status sosial ekonomi (SSE) tinggi saja yang peduli dengan isu transportasi aman dan selamat. “Saya kira tidak, seandainya selama ini kesan yang muncul seperti itu adalah tugas dari Dephub bersama segenap stakeholder yang relevan untuk menjadikan isu klas tersebut lebur. Isu transportasi aman-selamat bukan isu klas, isu ini harus menjadi isu bersama untuk ditangani,” tegas Sunarto. Sementara itu Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S. Ervan menjelaskan bahwa Departemen Perhubungan mencoba terus membuka diri dan beinteraksi dengan sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan dengan tujuan agar mereka lebih memahami permasalahan-permasalahan transportasi. “Perguruan Tinggi merupakan salah satu komponen stakeholder yang kita harapkan semakin mengetahui dan memahami permasalahan transportasi, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat,” kata Bambang. (BRD/TIM)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
19 Oct 2009

LAW UMBRELLA FOR INFORMATION AND DATA MANAGEMENT HAS BEEN CLEAR

(Jakarta, 19/10/09) Keberadaan payung hukum dalam pengelolaan data dan informasi di sektor Perhubungan sebenarnya sudah jelas. Untuk itu Menteri Perhubungan menegaskan agar segenap jajaran di lingkungan Departemen Perhubungan untuk tidak ragu-ragu melakukan implementasi pengelolaan data dan informasi. Demikian dinyatakan Menteri Perhubungan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sesjen Dephub pada pembukaan Rapat Koordinasi Data dan Informasi (Rakordatin) di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali, Rabu, 7 Oktober 2009. Namun dalam sambutannya Menteri Perhubungan juga mengakui bahwasanya sejauh ini masih ada kendala dalam rangka pengelolaan data dan informasi, diantaranya adalah: belum terbangunnya budaya kerja dengan suatu pola yang saling terintegrasi di lingkungan kantor pemerintah, kurang optimalnya aliran data dan informasi dari unit kerja di daerah sampai ke pusat, paradigma bahwa teknologi informasi dan komunikasi hanya sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan, serta ketidak-terpaduan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sehing sering terjadinya tumpang tindih/duplikasi dan pengulangan yang menyebabkan ketidak efisienan. Untuk itu Menteri Perhubungan dalam sambutan yang dibacakan oleh Sesjen Dephub berharap permasalahan ini dapat diatasi melalui koordinasi yang lebih baik di bidang data dan informasi, antara instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan para stakeholders. Hal ini menjadi penting mengingat semakin pesatnya kebutuhan akan data dan informasi di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti saat ini. Acara Rakordation dengan tema ”Pengelolaan Data dan Tata Hubungan Kerja yang dilandasi Koordinasi dan Sinkronisasi yang Terukur dan Harmonis“ ini merupakan program kerja Pusat Data dan Informasi Dephub. Setidaknya terdapat  100 orang perwakilan dari berbagai unit kerja Departemen Perhubungan yang mengikuti Rakordatin ini. Dalam dua hari (7-8 Oktober 2009) pelaksanaan para peserta memperoleh paparan mengenai perkembangan Sistem Informasi Manajemen yang disampaikan narasumber dari perwakilan masing-masing Ditjen, Badan, Biro, Itjen, Depkominfo, Bakosurtanal, BPS, Atase Perhubungan, Pusdatin, dan Depdagri. Pada akhir acara rakor disampaikan rangkuman hasil dari sidang beberapa komisi antara lain : Rencana Induk TIK Departmen Perhubungan perlu di Sosialisasikan kepada seluruh unit Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan pada tahun 2009 – 2010; Sosialisasi dan Pelatihan E-Procurement pada tahun 2009 –2010 ke semua Satuan Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan; Pembentukan Unit Layanan Pengadaan tahun 2010; Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik (e-Procurement) tahun 2010; Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan implementasi e-procurement di lingkungan Departemen Perhubungan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan e-proc; Terintegrasinya Infrastruktur Jaringan di Kantor Pusat Departemen Perhubungan pada tahun 2010 Portal Perhubungan perlu melaksanakan update informasi, data dan konten oleh  Subsektor dan Badan-Badan serta terjemahan dalam bahasa inggris Untuk meningkatkan kemampuan SDM TIK akan diadakan sosialisasi dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di Lingkungan Departemen Perhubungan pada tahun 2010. (YFA)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 Oct 2009

MINISTER OF TRANSPORTATION ASKED COLLEGES TO TAKE PART IN SOSIALIZING ABOUT TRANSPORTATION SAFETY

(Semarang, 08/10/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengajak pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Dearah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dunia usaha swasta untuk melakukan investasi di sektor transportasi, baik itu di bidang sarana, prasara maupun insfrastruktur pendukung lainnya. Ajakan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan pada saat menjadi keynote speaker seminar nasional “Peluang Kewirausahaan Transportasi Berbasis Keselamatan dan Keamanan” di Kampus UNDIP Semarang, Rabu (7/10). Seminar yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro ini merupakan rangkaian dari Dies Natalies UNDIP Semarang ke-52. Keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasata dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur penunjang lainnya telah teruang dalam 4 paket Undang-Undang Transportasi yang telah di sahkan oleh DPR-RI bersama-sama pemerintah pada periode 2007-2009, yang merupakan regulasi atau pengganti UU Transportasi 1992.. Dijelaskan oleh Menhub, UU Transportasi 1992  kurang memberikan pondasi yang kuat. Alokasi pendanaan untuk pembangunan infrasturktur transportasi bersumber dari dana APBN, yang pengaturannya tidak bersifat kompetitif melainkan monopoli oleh perusahaan-perusahaan milik negara. Melalui 4 Paket UU Transportasi yang telah kita revitalisasi dan modernisasi inilah, pemerintah memberikan ruang yang lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasanya kepada semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastuktur transportasi. ‘’Untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, kita tidak lagi mengandalkan dana APBN,’’ kata Menhub. Semua pihak, diberi kesempatan untuk berpatisipasi aktif dalam pembangunan sarana transportasi angkutan di jalan raya, kepelabuhan, pembangunan bandara serta perkeretaapian. Proyek-proyek ini bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorsium yang melibatkan pemda, swasta dan perusahaan milik negara. Selain kebebasan berinvestasi di sektor transportasi, UU Transportasi yang baru juga menekankan perlu revitalisasi pemerintah selaku regulator maupun pihak pengelola selaku operator. Regulator dan operator perlu membangun tata kelola penyelenggaraan transportasi dengan standar keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi Juga ditekankan pentingnya meningkatkan sumber daya manusia pada operator maupun regulator, sehingga menghasilkan output yang maksimal. SDM yang ada harus terus mengupdate perkembangan dan kemajuahn teknologi. Hal ini sangat penting dan terkait erat dengan safety management system. Masalah keselamatan dan keamanan memang menjadi penekanan dalam UU Transportasi yang baru. Bahkan sekitar 60 persen dalam UU ini berisi keselamatan dan keamanan. ‘’Kalau dulu tidak ada atau sangsinya terlalu ringan, dalam undang-undang ini siapa saja yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan, mengabaikan keselamatan dan keamanaan bertransportasi akan mendapatkan sangsi yang tegas,’’ jelas Menhub. Menteri Perhubungan mengharapkan dari kampus muncul ide dan gagasam serta dapat memberikan masukan-masukan dan kritik yang bersifat membangun. Menhub juga mengharapkan peran akademisi dalam mensosialisasikan 4 Paket UU Transportasi yang baru, sehingga dunia usaha dapat memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka, sementara di satu sisi dalam menyadarkan masyarakat dalam bertransportasi yang aman dan selamat. (tim)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Oct 2009

THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION OPTIMIZES THE MOBILIZATION OF VEHICLES FOR DISTRIBUTING HELP

(Jakarta, 05/10/09) Departemen Perhubungan memaksimalisasikan pengerahan kendaraan dari berbagai jenis, mulai bus maupun truk dan kendaraan khusus untuk medan terjal (off road) untuk melancarkan pendistribusian barang bantuan dan tenaga relawan menuju sejumlah lokasi gempa di Padang, Sumatera Barat. ”Kita (Dephub) sudah menyiapkan sedikitnya 10 unit bus yang terdiri dari empat bus Damri dan enam bus perusahaan swasta lokal. Bus-bus ini kita sediakan untuk membawa bantuan dari Bandara Minangkabau ke Kota Padang,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso di Jakarta, Senin (5/10). ”Kita juga mengoptimalisasikan pengoperasian bus-bus sekolah untuk pendistribusian bantuan ke lokasi-lokasi korban yang dikoordinasikan oleh Pemrov Sumbar,” imbuhnya. Selain itu, lanjut Suroyo, pihaknya juga telah mengirimkan sejumlah kendaraan lain melalui kapal Ferindo V yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry berupa kendaraan off road double cabin, truk, pikap, serta ambulans. ”Untuk roda empat, ada 33 unit yang kita kirimkan. Melalui kapal ini juga kita kirimkan macam-macam bantuan baik pakaian, pangan, maupun obat-obatan dan lainnya seberat 2 ton bagi korban yang kita tampung dari perusahaan maupun instansi pemerintah di Jakarta. Di kapal itu juga ada 39 orang tenaga relawan dan medis yang itu,” jelas Suroyo. Perusahaan maupun instansi yang turu mengirimkan bantuan melalui Ferindo V itu, antara lain PT Telkom, Pertamina, Komando Strategi TNI Angkatan Darat (Kostrad), PT Indosat, PT Jasa Marga, Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Pelindo 2, PT Semen Gresik, serta Bank Mandiri. ”Kapal Ferindo V berangkat dari Tanjung Priok pukul 00.50 WIB dan tiba di Teluk Bayur Selasa (6/10) pagi,” sambung Suroyo. Ditambahkannya, jalan lintas Padang-Solok yang sempat terputus akibat guncangan gempa sebesar 7,6 skala Richter pada Rabu silam, saat ini telah dapat difungsikan kembali. Namun, jalur tersebut belum bisa berfungsi maksimal mengingat kondisi jalan yang belum stabil karena masih banyaknya kerusakan di sana-sini akibat longsor dan guncangan gempa. ”Di daerah Panorama I yang misalnya, masih ada sisa-sisa longsoran. Untuk mengantisipasi kecelakaan, telah dipasangi rambu-rambu darurat. Kita juga sudah mengkoordinasikannya dengan pihak yang berwenang untuk menangani masalah infrastruktur jalan ini,” pungkas Suroyo. (DIP)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Oct 2009

EDUCATION AND TRAINING CENTRE OF MINISTRY OF TRANSPORTATION SENT 100 VOLUNTEERS TO PADANG

(Jakarta, 05/10/09) Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Departemen Perhubungan mengirimkan sedikitnya 100 tenaga relawan ke lokasi gempa di Padang, Sumatera Barat. Langkah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Badan Diklat Dephub untuk turut berpartisipasi mengurangi beban penderitaan masyarakat Ranah Minang yang telah menjadi korban gempa berkekuatan 7,6 skala Richter tersebut.”Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk program pengabdian masyarakat Badan Diklat,” jelas Kepala Badan Diklat Dedi Darmawan di Jakarta, Senin (5/10). Di sana, imbuhnya, para relawan itu akan melakukan berbagai kegiatan antara lain pengobatan massal gratis, penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok, membantu mengurangi trauma anak-anak korban gempa, serta membantu perbaikan fasilitas umum.”Karena itu, para utusan yang kita kirimkan ke sana adalah mereka yang memiliki beragam keahlian. Mereka adalah para taruna dan taruni dari sekolah di lingkungan Badan Diklat Perhubungan, pegawai Badan Diklat, dokter dan perawat, serta para psikolog,” papar Dedi.Di lokasi, para tenaga relawan Badan Diklat Perhubungan ini akan berkoordinasi dengan Satuan Kordinator Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana setempat, untuk melancarkan tugas tim dan melaksanakan penanganan secara terpadu.Ditambahkan Dedi, para tenaga relawan tersebut akan diberangkatkan pada Selasa (6/10), menggunakan pesawat udara dan Kapal Latih Taruna Bima Sakti. ”Kapal Latih Taruna Bima Sakti akan diberangkatkan pada hari yang sama dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,” pungkasnya. (DIP)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Oct 2009

THE BUILDING OF SUNDA STRAIN BRIDGE NEEDED PRIVATE CONTRIBUTION

(Jakarta, 06/10/09) Departemen Perhubungan terus berupaya mendorong percepatan penyediaan infrastruktur transportasi, guna menghubungkan wilayah Jawa-Sumatera. Rencana pembangunan ini telah dimulai sejak lama, ditandai dengan sudah banyaknya studi/kajian, baik yang dilakukan pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi. Namun, karena kendala yang dihadapi cukup besar mengakibatkan ide rencana pembangunan infrastruktur penghubung Jawa-Sumatera tersebut tertunda. “Infrastuktur penghubung Jawa-Sumatera merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Jika rencana ini terealisasi tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas bagi daerah yang masih tertinggal di wilayah Sumatera maupun Jawa,” papar Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan  Moh. Iksan Tatang pada acara Seminar Aspek Pembiayaan, Kelembagaan, Regulasi dan Keamanan Rencana Pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera, di Departemen Perhubungan, Jl. Medan Merdeka 8, Jakarta, Selasa (6/10).  Menurut Tatang, melihat kendala keuangan negara yang saat masih terkena krisis keuangan global, diharapkan rencana pembangunan infrastruktur penghubung Jawa-Sumatera dapat didanai sepenuhnya melelui keterlibatan pihak swasta. “Rencana pembangunan ini memang kembali muncul, setelah salah satu perusahaan swasta nasional merampungkan hasil studi kelayakan. Hasil pra studi itu sudah diserahkan, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Banten,” jelasnya. Tatang menilai, pembangunan berskala besar ini harus benar-benar disiapkan. Menurut dia, pemerintah tetap ingin meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Pulau Sumatera saat ini pun mulai tersentuh optimalisasi sarana, prasarana transportasi.           “Belajar dari pembangunan Jembatan Suramadu (Jawa-Madura), Jembatan Selat Sunda ini harus mengidentifikasi sejumlah masalah baik aspek regulasi, keamanan dan keselamatan,” imbuh Tatang.  Mengingat wilayah Selat Sunda termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, dimana frekuensi arus lalu lintas pelayaran kapal-kapal laut cukup tinggi. Selain itu,  di wilayah tersebut banyak tertanam pipa-pipa gas maupun kabel-kabel laut. “Sehingga nantinya infrastruktur tersebut dapat beroperasi tanpa adanya gangguan,” ujarnya. Senada soal masalah pendanaan, Wakil Sekretaris Kabinet Lambok V. Nahattandas juga mengharapkan, keterlibatan swasta untuk mendukung terwujudnya proyek Jembatan Selat Sunda tersebut. Namun dia memastikan, jika regulasi nantinya menyepakati keterlibatan swasta, pemerintah tetap yang pegang kendali. “Kita takkan pernah membuka regulasi diatur swasta. Mereka boleh masuk tapi kita yang atur. Kami tetap memperjuangkan bagaimana nantinya pengguna jembatan tidak terbebani,” tegas dia. Jika melihat Perpres No 67 tahun 2005, pemerintah mengharapkan peran swasta, jika dimungkinkan bisa dilakukan deregulasi. “Harus dipikirkan juga tentang pengembangan kawasan Selat Sunda untuk mengembangkan pertumbuhan ekonominya,” ujar dia. Sementara pakar hukum kelautan Prof. Hasjim Djalal mengingatkan, pembangunan Jembatan Selat Sunda bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dalam sekejap. Pembangunan tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun, perlu dukungan modal yang sangat besar, serta ketekunan dari seluruh masyarakat untuk mendukungnya. “Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Pertama, JSS akan melintas di kawasan laut yang dalam UU Indonesia telah dinyatakan sebagai. Selain itu perlu diperhatikan keselamatan kapal yang lewat, khususnya kapal-kapal besar, baik mengenai tingginya kolong jembatan, lebar antara tiang pancangan jembatan dan kedalaman alur pelayaran yang sering dipakai kapal-kapal raksasa,” papar Hasjim Djalal. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan  Bobby Mamahit mengingatkan berbagai potensi gangguan pembangunan jembatan itu. “Perlu perhatian khusus agar keselamatan pelayaran internasional, regional dan lokal yang banyak beroperasi di wilayah itu tidak terganggu,” katanya. Selain itu tambahnya, jembatan yang rencananya dibangun sekitar 75 meter itu tidak mengganggu alur pelayaran. Posisi dan tinggi jembatan diharapkan tidak menghalangi rencana bagan pemisah alur pelayaran (Traffic Separation Schemel). Perlu juga memperhitungkan kondisi tanah rawan gempa dan terdapat gunung berapi aktif yakni Krakatau. Di sisi lain, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, jika pemerintah tidak mempunyai dana untuk membangun JSS dan berencana untuk menyerahkan ke pihak swasta, maka pemerintah harus membuat perencanaan yang matang untuk detail yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jembatan yang membelah Selat Sunda sepanjang hampir 34 km itu diperkirakan menelan dana Rp 100 triliun. Sebelumnya jembatan Suramadu 4,5 km menelan biaya Rp 4 triliun. (JAB)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -