Baca Selengkapnya
22 Jul 2009

THE INSTITUTION WHO HAS RESPONSIBILITY ON TRAFFIC AND LAND TRANSPORTATION CONTROLED BY LAW NO 22/2009 NO LONGER CENTRALIZED

(Jakarta, 21/07/09) Undang Undang No 22/2009 yang merupakan penyempurnakan UU No.14 tahun 1992, tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan menyebutkan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) tidak lagi sentralistik di Departemen Perhubungan namun bersifat kolektif pada beberapa instansi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Suripno Direktur Keselamatan Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan pada acara press background tentang Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang digelar Pusat Komunikasi Publik Dephub, Selasa (21/7) ”Lalu lintas dan angkutan jalan dipandang sebagai satu kesatuan sistem, di mana tanggung jawabnya bersifat kolektif. Tidak lagi seperti dulu, sentralistik dan hanya Menhub menjadi penanggung jawab tunggal baik teknis maupun kebijakan. Untuk pembinaan, sekarang, beberapa kementrian termasuk Polri memiliki porsi tanggung jawab,” tuturnya. Menurut Suripno, UU LLAJ yang baru ini lebih terintegrasi soal manajemen trafik, transportasi dan pengawasan. Dalam UU tersebut dijelaskan secara detail dan rinci tentang pemisahan kewenangan, pengelolaan lalu lintas, serta manajemen transportasi. Pada Bab IV dan Bab V tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan dijelaskan, pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaran lalu lintas angkutan jalan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, dilaksanakan oleh pemerintah melalui lima institusi pemerintah.   Antara lain untuk urusan di bidang jalan, UU menunjuk Menteri bidang Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab, Menhub urusan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, Menteri Perindustrian untuk urusan terkait pengembangan industri, Menristek untuk hal-hal terkait pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, serta Polri untuk bidang registrasi dan identifikasi kendaraan motor dan oengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.  Namun, pada Bab XI tentang Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan, Polri memiliki tanggung jawab mutlak terhadap semua hal tentang keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. ”Sedangkan hal-hal yang terkait keselamatan, tanggung jawabnya multistakeholders,” jelas Suripno. Suripno mengatakan, UU LLAJ merupakan UU yang unik dan baru ada untuk kali pertama di Indonesia. ”Saya belum pernah melihat UU yang mengatur segala hal sangat detail, terperinci dan menyeluruh seperti ini,” jelasnya.  Preservasi Jalan Harus Untuk Pemeliharaan Jalan Sementara itu Suripno juga menjelaskan bahwa UU No 22/2009 ini juga mengatur tentang pungutan (preservasi jalan) yang selama ini sering dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai retribusi jalan.  Menurut Suripno sesuai ketentuan UU NO 22/2009 preservasi jalan sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk perawatan dan pemeliharaan jalan.  Pemerintah daerah kata Suripno tidak diperkenankan lagi melakukan preservasi jalan (pungutan) melalui sistem retribusi dan sejenisnya, jika penggunaan dari dana yang diperoleh tersebut tidak terkait upaya perawatan dan pemeliharaan jalan.  ”Kalau benar-benar dana hasil pungutan dari jalan itu tidak sesuai penggunaannya, bukan cuma dihentikan izin untuk menarik pungutan itu. Pemda yang bersangkutan bisa dilarang sama sekali untuk melakukannya. Itu sanksinya. Jadi, dana yang diambil dari jalan harus dikembalikan lagi ke jalan,” papar Suripno.  Ketentuan tentang dana preservasi jalan yang diatur dalam Bab VI tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, menurut Suripno, merupakan hal baru yang tidak pernah disinggung UU lalu lintas sebelumnya, yaitu UU No. 14/1992. ”Aturan pelaksanaannya untuk tingkat daerah sudah ada. Tetapi untuk jalan nasional belum ada, masih dalam pengkajian untuk mencari konsep pelaksanaan yang tepat,” lanjut dia. UU LLAJ yang disahkan pada 22 Juni 2009 lalu itu mewajibkan pengutipan dana partisipasi dari pengguna jalan. Partisipasi dari pengguna jalan nantinya dipakai untuk memperbaiki jalan dari kerusakan. Untuk jalan tingkat nasional, lembaga preservasi jalan nantinya akan berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum (PU).  Menhub Jusman Syafii Djamal beberapa waktu sebelumnya mengatakan, perbaikan jalan diharapkan berasal dari pengguna jalan yang memiliki derajat pengrusakan jalan paling besar. Dana yang dikumpulkan lembaga preservasi tersebut akan menjadi bagian dan terdaftar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dialokasikan untuk pebaikan dan perawatan jalan.  Lembaga preservasi itu juga mengatur mengenai pemungutan dana dari jembatan timbang dan terminal. "Jembatan timbang dan terminal akan jadi bagian dana preservasi jalan di bawah Departemen Perhubungan," ujar Menhub. (DIP/BRD) 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
20 Jul 2009

MINISTER OF TRANSPORTATION: PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) NOT ONLY FOR PT KA BUT ALSO FOR THE PUBLIC

(Jakarta, 17/07/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan, angkutan penumpang kereta api tetap membutuhkan subsidi dana public service obligation (PSO). Tujuannya hanya satu, yaitu agar tarif kelas ekonomi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat."Kereta api adalah angkutan umum massal dan milik publik, karena itu harus memikirkan adanya freedom of movement atau kebebasan mobilitas bagi setiap masyarakat, terlebih bagi yang tidak mempunyai dukungan ekonomi," ujar Menhub Jusman di Jakarta, Jumat (17/7). Pernyataan tersebut disampaikan Menhub menyusul dilontarkannya pernyataan oleh Dirut PT Kereta Api  Ignasius Jonan sebelumnya, bahwa perusahaannya tetap mampu melayani masyarakat di kelas ekonomi tanpa harus mendapatkan pendanaan PSO dari pemerintah. Atas dasar itulah, dia meminta agar pemerintah mencabut PSO yang telah sekian lama diberikan pemerintah hingga saat ini. Sebagai gantinya, PT KA diberi kebebasan untuk menentukan tarif tiket kelas ekonomi dan menerapkan tarif dengan harga jual rata-rata seperti moda angkutan darat lainnya. Menhub menegaskan, pemberian dana PSO bukan untuk kepentingan PT KA secara korporasi. Tetapi, dana itu diberikan untuk membantu masyarakat kelas ekonomi kecil. Dana itu, kata Menhub, berguna untuk mendukung biaya operasional untuk pelayanan kereta api ekonomi, sehingga tarif di kelas itu bisa terjangkau oleh masyarakat luas. "Direktur Utama PT Kereta Api harus mempelajari kegunaan dari PSO, dan dia tidak bisa menolak karena itu adalah misi pemerintah yang harus diemban," tuturnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengungkapkan penolakan senada dengan Menhub. Tundjung menilai, dasar pemikiran Dirut PT KA yang meminta PSO dicabut tidak dilandasi pada latar belakang alasan pemerintah menyediakan anggaran tersebut. ”Dia pikir PSO itu untuk membantu PT KA secara korporasi. Padahal bukan itu tujuannya. Dana itu diberikan bukan untuk PT KA, tetapi untuk masyarakat ekonomi rendah supaya mereka tetap bisa menggunakan transportasi,” ujar Tundjung saat ditemui di kantornya, Kamis (16/7). Tundjung menambahkan, adalah sebuah kesalahan jika PT KA mengangap bahwa PSO sebagai pendapatan perusahaan sehingga bisa dengan bebas memanfaatkan di luar dari yang diamanatkan pemerintah. ”Ini yang salah, karena itulah mereka terus mengeluhkan PSO, karena tolok ukurnya koorporasi. PSO itu diarahkan untuk pelayanan, bukan untuk pengembangan usaha. Pembukuannya jangan disatukan dengan pendapatan perusahaan, tetapi dipisah agar pemanfaatannya jelas,” papar Tundjung. Namun, Tundjung mengatakan bahwa adanya kemungkinan pengucuran PSO akan dihentikan. ”Itu memang harus. Tetapi, yang jelas tidak sekarang-sekarang ini. Entah kapan waktunya, itu tidak pasti. Mungkin nanti ketika kondisi seluruh masyarakat sudah mapan sehingga tidak perlu dibantu lagi dengan subsidi pemerintah,” pungkasnya. (DIP)  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Jul 2009

TRANSPORTATION SERVICE IN SCHOOL’S HOLIDAY IN SEMARANG PASSENGER’S AMOUNT IS VARIED

(Jakarta, 13/07/09) Dari pantauan yang dilakukan tim redaksi www.dephub.go.id langsung di lapangan pada masa-masa akhir liburan sekolah pekan lalu, jumlah penumpang mengalami kenaikan bervariasi antara moda udara, laut dan kereta api. Jumlah penumpang angkutan udara melalui Bandara Ahmad Yani Semarang mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu sekitar 30 % pada masa liburan sekolah 2009 yang berakhir pekan lalu. “Jumlah penumpang (datang dan berangkat) semula  sekitar 1800 -1900 orang per hari, namun pada liburan sekolah mencapai rata-rata 2500 orang perhari, “ kata Edi Hartono, Ass Man Pelayanan Bandara merangkap Manajer Operasi Bandara Ahmad Yani Semarang  ketika ditemui redaksi www.dephub.go.id  Kamis 9 Juli 2009 di tempat kerjanya.   Kenaikan penumpang yang cukup besar tersebut menurut dugaan Edi kemungkinan juga dipengaruhi adanya aktivitas kampanye pilpres. Menurut pantauan pihaknya di tengah-tengah masa angkutan liburan sekolah, banyak mobilitas penumpang melalui Bandara Ahmad Yani Semarang yang mengindikasikan mereka sedang melakukan kegiatan terkait dengan kampanye Pilpres. “Namun pada hari pelaksanaan pemilunya (tanggal 8 Juli 2009) justru jumlah penumpang turun tajam menjadi sekitar 1600 orang”, lanjut Edi. Menurut Edi pada hari H pemilu presiden tercatat 3 penerbangan tidak operasional karena turunnya jumlah penumpang. Kesempatan tersebut digunakan maskapai untuk kegiatan maintenance pesawat. Kenaikan jumlah penumpang pesawat pada masa liburan sekolah di Bandara Ahmad Yani menurut Edi masih dalam batas kendali. “Tidak ada extra flight  selama angkutan liburan sekolah, dan kondisi terminal bandara pun masih sangat memadai untuk menampung kenaikan tersebut,” kata Edi. Menurutnya pada musim angkutan lebaran kenaikan jumlah penumpang bisa jauh lebih tinggi sekitar 3000-an penumpang perhari, namun tingkat pelayanan Bandara Ahmad Yani tidak terganggu dengan kenaikan jumlah penumpang tersebut karena pihaknya selalu melakukan berbagai pembenahan untuk peningkatan pelayanan. Terakhir di ruang dalam terminal telah dilakukan penataan sirkulasi penumpang, pembenahan interior dan penyejuk ruangan. Sedangkan untuk di luar telah dilakukan pembenahan area parkir sehingga terjadi peningkatan kapasitas parkir dari semula  250 mobil menjadi 480 mobil. Pembenahan parkir juga tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga kerapihan dan kemudahan pengguna mobil dalam melakukan aktifitas parkir, penjemputan dan pengantaran penumpang. Rob Ganggu Pelayanan Penumpang Laut dan Kereta ApiPeningkatan jumlah penumpang untuk moda laut dan kereta api di Semarang tidak sebesar peningkatan moda udara yaitu berkisar 10 % s/d 15 %. Namun nampaknya pelayanan penumpang untuk angkutan laut dan kereta api di Semarang cukup terganggu karena adanya pasang air laut (rob) yang cukup parah. Pengamatan yang dilakukan oleh tim redaksi www.dephub.go.id menunjukkan proses pemberangkatan atau kedatangan penumpang kapal  laut di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terpaksa harus menggunakan alat bantu semacam tangga untuk menghubungkan penumpang dari kapal menuju terminal atau sebaliknya. Cara lain yang ditempuh adalah mengarahkan penumpang menyisir tepian dermaga yang tidak terjangkau air rob untuk menuju kapal dari terminal atau sebaliknya. Tinggi air rob di pelataran dermaga terminal penumpang pelabuhan Tanjung Emas bisa mencapai sekitar 30 cm bahkan di dalam ruangan terminal terlihat tanda-tanda rembesan air rob yang membuat kaki-kaki bangku berkarat, terutama pada ruangan yang belum dilakukan peninggian. Soal air rob yang mengganggu ini tidak hanya terjadi di terminal penumpang, jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Emas di sana sini juga terganggu genangan air rob sehingga mengganggu kenyaman penumpang kapal laut untuk mengakses pelabuhan. Menurut sumber dari Pelabuhan Tanjung Emas upaya pembenahan selalu dilakukan oleh pihak pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan, namun upaya itu terbatas pada hal-hal yang sifatnya tidak bisa permanen. “Kalau peninggian bangunan atau jalan selalu kita lakukan, tetapi itu biasanya hanya bertahan beberapa tahun saja, sesudah itu ya kena rob lagi karena tanahnya cenderung selalu turun, “ kata sumber tersebut. Kondisi yang tidak berbeda dialami Stasiun Tawang, yang berlokasi sekitar 3 km dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Tim redaksi www.dephub.go.id yang mengunjungi stasiun tersebut mendapatkan stasiun sedang dilakukan peninggian untuk menghindarkan gangguan dari air rob. Pelataran parkir stasiun kereta api utama di Semarang tersebut sedang dilakukan penimbunan setinggi lebih kurang 1 meter dengan tanah urugan sehingga menimbulkan debu di sana sini, sementara di dalam bangunan stasiun sendiri masih seperti sedia kala (belum ditinggikan). Kondisi ini cukup mengganggu pelayanan pada masa peak season seperti liburan sekolah ini. Beberapa penumpang yang diminta tanggapan menyatakan mereka memang merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, tetapi menurut mereka jika nantinya setelah pembenahan memang benar-benar terbebas gari gangguan rob tentu itu lebih baik. “Kalau sedang rob besar susah pak, dari jalan raya menuju emperan stasiun harus naik melalui tangga darurat, sama juga kalau banjir di waktu musim hujan,” kata seorang pengunjung stasiun. Menurutnya  yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan sampai peninggian tersebut merusak estetika stasiun tawang yang merupakan stasiun peninggalan Belanda itu. Mengenai jumlah penumpang pada masa liburan sekolah, angkutan penumpang kapal laut di Pelabuhan Tanjung Mas mengalami kenaikan sekitar 10 s/d 15 %.  “Sejak tanggal 23 Juni hingga 9 Juli 2009 tercatat keberangkatan kapal penumpang Pelni dari Pelabuhan Tanjung Emas sebanyak 8 call dan kapal non Pelni sebanyak 12 call, dengan jumlah penumpang yang diangkut untuk kapal Pelni sebanyak 6017  orang dan kapan no Pelni sebanyak 5502,” kata Pelaksana Harian Adpel Tanjung Emas Marzuki, menjawab pertanyaan tim redaksi www.dephub.go.id . Penumpang tersebut umumnya merupakan penumpang dengan tujuan daerah-daerah di Kalimantan seperti ke Pontianak, Ketapang, Sampit dan Kumai. Menurut Marzuki yang juga Kepala Bagian TU, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar pada musim angkutan liburan sekolah, transportasi penumpang melalui kapal laut di Pelabuhan Tanjung Emas dapat berjalan dengan baik. “Begitu menerima Mapel dari Bapak Dirjen, kami segera mengeluarkan surat edaran pada operator penumpang dan agen yang mengelola kapal penumpang agar bersiap menghadapi kenaikan penumpang,” kata Marzuki. Menurut Marzuki yang penting adalah bagaimana agar mereka yang akan menggunakan kapal laut tidak kesulitan mencari tiket. Selain itu pihaknya juga melakukan koordinasi dengan PT Pelindo III yang mengelola terminal penumpang agar mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang sehingga tidak terjadi penumpang yang tidak terlayani dengan baik. Sementara itu penumpang kereta api dari dan ke Semarang melalui Stasiun Tawang rata-rata juga naik sebesar 10 s/d 15 %. Namun Kepala Stasiun Tawang Tri Suwarno yang ditemui enggan menjelaskan berapa jumlah nyata kenaikan penumpang tersebut. Hanya menurutnya kenaikan jumlah penumpang tidak terlalu besar apabila dibandingkan angkutan lebaran sehingga pihaknya tidak melakukan penanganan khusus. Kondisi Lalu Lintas Jalan Jakarta-SemarangKondisi lalu-lintas jalan Semarang-Jakarta-Semarang  pada tanggal 9 dan 12 Juli 2009 yang dipantau langsung oleh tim redaksi www.dephub.go.id umumnya berjalan lancar. Namun dalam perjalanan darat menelusuri jalur pantura tersebut ditemukan beberapa ruas jalan dan jembatan sedang dilakukan perbaikan. Dari mulai Cikampek-Subang-Sukra-Loh Bener-Cirebon-Brebes-Tegal setidaknya ditemui 7 ruas lokasi perbaikan jalan berupa pembongkaran dan pelapisan kembali dan 5 lokasi perbaikan/pembangunan jembatan. Di ruas-ruas jalan yang sedang diperbaiki tersebut, arus lalu-lintas yang semula 4 jalur masing-masing 2 jalur dari arah berlawanan diarahkan menjadi hanya 2 jalur untuk arah saling berlawanan. Dalam kondisi normal keadaan semacam ini tidak terlalu menimbulkan kemacetan, namun pada saat jam-jam sibuk kemacetan panjang tidak bisa dihindari. Bahkan ketika perjalanan kembali ke Jakarta, Minggu 12 Juli 2009 kemacetan yang cukup panjang terjadi di ruas subang menuju Cikampek. Dibutuhkan waktu satu jam untuk menempuh jarak hanya sekitar 4-5 km, akibat menyempitnya jalan karena pekerjaan perbaikan jalan. Pada ruas-ruas tertentu kondisi kemacetan diperparah dengan adanya tong-tong yang dipasang di tengah jalan daeri sebagian penduduk untuk meminta sumbangan pembangunan mesjid. Kondisi ini nampaknya perlu diperhatikan menjelang angkutan lebaran yang akan tiba dua bulan lagi. (BRD/YFA)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Jul 2009

MINISTER OF TRANSPORTATION INSTRUCTED MORE INTENSIVE SECURITY OF THE MAIN TRANSPORTATION

(Jakarta, 17/07/09) Menyikapi tragedi pemboman di Hotel JW Marriott dan Ritzt Carlton, Jakarta Selatan, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal langsung mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk memperketat pengamanan di seluruh objek vital transportasi yang ada di negara ini. Menhub yang mengaku prihatin dan sedih atas tragedi yang menimbulkan sedikitnya 9 korban jiwa dan puluhan korban luka itu menjelaskan, langkah penyiagaan tersebut merupakan prosedur tetap yang diambil terkait peristiwa besar seperti yang terjadi saat ini. ”Ini prosedur biasa yang diambil kalau terjadi peristiwa semacam ini, untuk mengantisipasi dan membantu aparat,” ujar Menhub seusai melaksanakan ibadah salat Jumat di kantornya, Jumat (17/7). Penyiagaan ini, akan diberlakukan sampai kondisi dinyatakan normal kembali. Setidaknya, hingga seminggu ke depan. Hal tersebut agar aliran terutama barang-barang berbahaya (dangerous good) seperti kargo mengalami pemeriksaan lebih ketat.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay menambahkan, pihaknya mengeluarkan Status Kuning (Waspada) untuk seluruh bandara, baik domestik maupun internasional. ”Khusus Bandara Soekarno-Hatta, pintu belakang ditutup. Pintu M1, sekarang jadi tidak umum lagi. Ini supaya tidak semua orang bisa masuk melalui jalur itu. Untuk jangka waktu ke depan, kami memang merencanakan untuk menutup pintu itu secara permanen,” jelasnya. Hal senada dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sesuai arahan Menhub, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo langsung mengeluarkan surat Maklumat Pelayaran yang berisi perintah peningkatan pengamanan dan pemeriksaan barang di pelabuhan dan lokasi strategis lain di sekitar pelabuhan. ”Maklumat Pelayaran disampaikan ke para kepala Administrator Pelabuhan dan kepala Kantor Pelabuhan di seluruh Indonesia agar dilakukan pengetatan pengamanan dan pemeriksaan di jalur masuk dan keluar pelabuhan,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan, Jumat (17/7). Ditambahkan, pemeriksaan barang di pintu masuk dan peningkatan pengamanan di lokasi strategis seperti depot BBM wajib diterapkan sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian. "Laporan perkembangannya harus terus disampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo. Peningkatan pengamanan ini bertujuan mencegah terjadinya aksi serangan bom lanjutan ke fasilitas vital transportasi,” pungkas Bambang. (DIP) 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Jul 2009

MENHUB INSTRUKSIKAN PENGETATAN PENGAMANAN OBYEK VITAL TRANSPORTASI

(Jakarta, 17/07/09) Menyikapi tragedi pemboman di Hotel JW Marriott dan Ritzt Carlton, Jakarta Selatan, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal langsung mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk memperketat pengamanan di seluruh objek vital transportasi yang ada di negara ini.Menhub yang mengaku prihatin dan sedih atas tragedi yang menimbulkan sedikitnya 9 korban jiwa dan puluhan korban luka itu menjelaskan, langkah penyiagaan tersebut merupakan prosedur tetap yang diambil terkait peristiwa besar seperti yang terjadi saat ini. ”Ini prosedur biasa yang diambil kalau terjadi peristiwa semacam ini, untuk mengantisipasi dan membantu aparat,” ujar Menhub seusai melaksanakan ibadah salat Jumat di kantornya, Jumat (17/7). Penyiagaan ini, akan diberlakukan sampai kondisi dinyatakan normal kembali. Setidaknya, hingga seminggu ke depan. Hal tersebut agar aliran terutama barang-barang berbahaya (dangerous good) seperti kargo mengalami pemeriksaan lebih ketat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay menambahkan, pihaknya mengeluarkan Status Kuning (Waspada) untuk seluruh bandara, baik domestik maupun internasional. ”Khusus Bandara Soekarno-Hatta, pintu belakang ditutup. Pintu M1, sekarang jadi tidak umum lagi. Ini supaya tidak semua orang bisa masuk melalui jalur itu. Untuk jangka waktu ke depan, kami memang merencanakan untuk menutup pintu itu secara permanen,” jelasnya. Hal senada dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sesuai arahan Menhub, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo langsung mengeluarkan surat Maklumat Pelayaran yang berisi perintah peningkatan pengamanan dan pemeriksaan barang di pelabuhan dan lokasi strategis lain di sekitar pelabuhan. ”Maklumat Pelayaran disampaikan ke para kepala Administrator Pelabuhan dan kepala Kantor Pelabuhan di seluruh Indonesia agar dilakukan pengetatan pengamanan dan pemeriksaan di jalur masuk dan keluar pelabuhan,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan, Jumat (17/7). Ditambahkan, pemeriksaan barang di pintu masuk dan peningkatan pengamanan di lokasi strategis seperti depot BBM wajib diterapkan sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian. "Laporan perkembangannya harus terus disampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo. Peningkatan pengamanan ini bertujuan mencegah terjadinya aksi serangan bom lanjutan ke fasilitas vital transportasi,” pungkas Bambang. (DIP)  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
07 Jul 2009

FREE MEDICAL CHECK – UP FOR THE EMPLOYEE OF DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

(Jakarta, 06/07/09) Sekitar empat ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Perhubungan dapat menikmati pelayanan Medical Check-Up dan Pap Smear Gratis mulai tanggal 6 – 16 Juli 2009. Pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai, yang mengangkat tema “Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat” tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Dephub, Moh. Iksan Tatang, Senin, 6 Juli 2009 di Ruang Mataram, Kantor Departemen Perhubungan. Dalam sambutannya, Sesjen Dephub menghimbau agar segenap pegawai Dephub dapat memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis, yang merupakan hasil kerjasama Departemen Perhubungan dengan PT. ASKES (Persero) dan Omni Medical Center (Omni Hospital) Pulomas ini, dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.  “Jika kita sehat, maka kita akan dapat lebih bergairah dan bersemangat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai PNS. Hasil pemeriksaan medical check up juga dapat memotivasi diri kita untuk lebih menjaga kesehatan,” ujar Sesjen. Sementara itu, menurut laporan yang disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Dephub, Soesilo Hadi, diharapkan kurang lebih 500 orang pegawai di lingkungan Dephub memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis ini setiap harinya, karena Departemen Perhubungan mendapatkan kuota 4000 orang, dan bahkan akan tetap dilayani jika lebih. Hal senada juga disampaikan oleh  Kepala Seksi Hubungan Pelanggan PT. ASKES (Persero) Jakarta Pusat, Des Fauzi Umar. “Program Medical Check Up dan Pap Smear Gratis ini merupakan bagian dari program ASKES  preventif dan promotif. Kuota untuk medical check up PNS se-Jakarta Pusat adalah 16.000 PNS. Sampai dengan 30 Juli 2009 ini harus tercapai 16.000 PNS yang mendapatkan medical check up. Departemen Perhubungan sendiri mendapatkan kuota 4000 orang. Namun demikian, kami tetap siap melayani jika jumlah pegawai Dephub yang membutuhkan medical check up lebih dari kuota yang telah ditetapkan,” jelasnya. Setiap hari pada tanggal 6 – 16 Juli 2009 (kecuali tanggal 8 Juli karena PEMILU dan hari libur Sabtu-Minggu) mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB, para pegawai dapat memeriksakan diri mereka kepada Tim Dokter, yang dikepalai oleh Kepala Bagian Medical Check Up Omni Medical Center (Omni Hospital) Pulomas, Dr. Jimmi M. P. Aritonang. Dr. Jimmi menjelaskan bahwa bagi yang tidak sempat untuk memeriksakan dirinya di kantor, mereka dapat juga datang ke Omni Hospital untuk diperiksa di sana. “Pegawai yang tidak punya waktu atau tidak sempat untuk check up di Kantor Dephub, dipersilakan datang ke Omni Hospital dan akan dilayani gratis dengan paket ASKES yang sama. Namun, pelayanan ini hanya diberikan sesuai jadwal penyelenggaraan yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 6 Juli sampai 16 Juli,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Sesjen Dephub juga menyampaikan harapannya kepada PT. AKSES (Persero) untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik serta proaktif dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Turut hadir dalam acara tersebut, Drg. Fajriadi Nur, MM., Kepala Regional IV PT. ASKES (Persero) dan Dr. A. Nandi Wahyu Satari, Kepala Cabang PT. ASKES (Persero) Jakarta Pusat. (RD) 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
26 Mar 2009

KESELAMATAN TRANSPORTASI BUTUH DUKUNGAN INFORMASI CUACA CEPAT DAN TEPAT

(Jakarta, 24/03/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan penyajian informasi yang cepat dan tajam tentang perubahan cuaca sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman. Pernyataan itu diungkapkan Menhub kepada wartawan seusai membuka lokakarya internasional yang membahas tentang peranan penyajian informasi terkait perubahan cuaca untuk mendukung proses mitigasi dan adaptasi terhadap sumber energi dan perairan, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
25 Mar 2009

DEPHUB BELUM TERIMA DIPA STIMULUS

(Jakarta, 24/03/09) Departemen Perhubungan hingga saat ini belum mendapat surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan. Tertundanya surat ini menyebabkan pelaksanaan program stimulus kemungkinan tertunda hingga beberapa pekan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
13 Mar 2009

TAMBAHAN DANA STIMULUS PERHUBUNGAN DIHARAPKAN SERAP 60.000 TENAGA KERJA

(Jakarta, 12/03/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyatakan perolehan dana situmulus tambahan  untuk sarana dan prasarana perhubungan sebesar 2,2 trilyun rupiah diharapkan dapat memberikan dampak penyerapan 60.000 tenaga kerja.  “Dana stimulus tambahan ini ibaratnya adalah  ‘bantal” untuk krisis yang (mungkin) terjadi, arahannya agar (ketersediaan) lapangan kerja tetap terjaga. Untuk perhubungan kriteria adalah langsung membangun infrastruktur,  diharapkan dapat me-maintainance 60.000 tenaga kerja, “jelas Menhub kepada wartawan di ruang kerjanya Kamis 12/03/09

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
05 Mar 2009

MENHUB LANTIK LIMA PEJABAT ESELON I

(Jakarta, 05/03/09) Struktur organisasi tingkat eselon I Departemen Perhubungan kembali mengalami perombakan. Prosesi pergantian ini mengacu pada surat Keputusan Presiden No 12/M/2009, yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Tim Penilaian Akhir yang diketuai Presiden. Posisi-posisi yang mengalami perombakan itu antara lain posisi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -