Baca Selengkapnya
15 Feb 2023

Evaluasi Angkutan Nataru 2022 Jadi Modal Penting Lancarkan Angkutan Lebaran 2023

Jakarta – Evaluasi penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 menjadi modal penting bagi pemerintah dalam upaya melancarkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri rapat kerja evaluasi monitoring Angkutan Nataru 2022/2023 bersama Komisi V DPR RI, Rabu (15/2), di Gedung DPR RI Jakarta. “Dari hasil evaluasi, penyelenggaraan Angkutan Nataru yang telah dilaksanakan kemarin berjalan relatif lancar dan terkendali, dan masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Evaluasi ini penting bagi kami untuk mempersiapkan Angkutan Lebaran nanti, yang semoga juga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali,” ujar Menhub. Menhub menjelaskan, pada Angkutan Nataru kemarin, terjadi lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan yang cukup signifikan, dikarenakan telah dicabutnya kebijakan PPKM. Tercatat, kenaikannya mencapai 73,33% atau sebesar 5,3 juta penumpang angkutan umum jika dibandingkan Angkutan Nataru 2021/2022. Adapun kenaikan penumpang tertinggi terjadi di moda kereta api sebesar 168,32%, diikuti moda jalan (80,39%), moda udara (63,7%), moda penyeberangan (49,92%), dan moda laut (29,05%). Sementara, jumlah penumpang terbesar ada di moda udara dengan proporsi 31%, diikuti moda jalan (23%), moda penyeberangan dan kereta api masing-masing 19%, dan moda laut (8%). Lebih lanjut Menhub menjelaskan, selama penyelenggaraan Angkutan Nataru kemarin terdapat sejumlah kejadian menonjol yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Seperti misalnya: pelayanan angkutan penyeberangan di Merak – Bakauheni diberhentikan sementara, yang sempat menyebabkan antrian kendaraan. Kemudian, insiden jatuhnya kendaraan dari kapal di Pelabuhan Merak. Selanjutnya, kejadian banjir di Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol Semarang, longsoran tebing lereng jalan rel antara Cirahayu – Ciawi, evakuasi 500 wisatawan yang terjebak di Karimunjawa akibat cuaca buruk, hujan deras yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan di sejumlah bandara, dan lain sebagainya. “Cuaca ekstrem menyebabkan on time performance pelayanan transportasi relatif menurun. Ini menjadi pelajaran bagi kami, semoga cuaca ekstrem tidak terjadi di Angkutan Lebaran sehingga kami dapat berkonsentrasi melakukan pengendalian dari sisi yang lain,” ucap Menhub. Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada mitra Komisi V yaitu: Kemenhub, KemenPUPR, Polri, BMKG, Basarnas, atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik dan balik Angkutan Nataru yang aman, lancar, sehat, dan terkendali. Selanjutnya, ia menyampaikan sejumlah hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di masa Angkutan Nataru berikutnya dan juga dalam menghadapi Angkutan Lebaran di bulan Maret – April 2023 nanti. Diantaranya yaitu: meminta Kemenhub dan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian penanganan lintas pantai selatan Jawa (Pansela) untuk memecah kepadatan lalu lintas kendaraan. Kemudian, meminta Kemenhub untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kenaikan harga tiket di semua moda menjelang libur hari raya. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan diseminasi peringatan dini kepada masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Meminta Korlantas Polri untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penerapan larangan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintas di jalan umum. Serta, meminta kepada pemerintah segera menyelesaikan persoalan angkutan khusus termasuk angkutan pertambangan batu bara, yang menggunakan jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Raker ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Ery Nursatari, serta para Direksi BUMN/swasta, dan operator jasa sektor transportasi. (AH/RDL/BRD/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
14 Feb 2023

Bertemu Menteri Transportasi SIngapura, Menhub Bahas Peningkatan Kerjasama Sektor Transportasi

Singapura – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (13/2), melakukan kunjungan kerja ke Singapura untuk bertemu dengan Menteri Transportasi Singapura Mr. Iswaran. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait upaya peningkatan kerjasama kedua negara, khususnya di sektor transportasi udara, laut, dan pengembangan SDM sektor transportasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
10 Feb 2023

Kemenhub Fokus Prioritaskan Penyelesaian Target RPJMN 2020-2024

Jakarta – Dalam menyusun pagu kebutuhan serta rencana kerja dan anggaran (RKA) 2024, Kementerian Perhubungan akan fokus memprioritaskan penyelesaian target kerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mana pada 2024 menjadi tahun akhir pelaksanaan RPJMN tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
09 Feb 2023

Presiden RI Resmikan Dua Terminal Tipe A di Sumatera Utara Tumbuhkan Budaya Masyarakat Gunakan Angkutan Massal

Medan - Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meresmikan dua Terminal Tipe A di Sumatera Utara, yaitu Terminal Tipe A Amplas di kota Medan dan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir di kota Pematang Siantar. Peresmian kedua terminal tersebut, dilakukan di Terminal Tipe A Amplas, Medan, Kamis (9/2).Presiden mengatakan, dengan beroperasinya kedua terminal ini diharapkan menumbuhkan budaya menggunakan angkutan massal, seperti bus. “Kita harapkan setelah beroperasi, betul-betul dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Kepala Negara.Presiden mengungkapkan, masalah kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk itu, pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti terminal tipe A harus terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. “Terminal harus bersih, nyaman. Kalau kotor, banyak preman, siapa yang mau naik bus,” kata Presiden.Lebih lanjut, Presiden berharap, kota-kota lainnya di luar Jakarta harus mulai membangun sarana dan prasarana transportasi massal. “Harus mulai berpikir ke arah membangun LRT, MRT, BRT, dan moda transportasi lainnya. Kalau tidak, akan keduluan macet, jalan tidak bisa dilebarkan, dan masyarakat sangat tergantung dengan kendaraan pribadi,” tuturnya.Pada kesempatan yang sama, Menhub menjelaskan, dengan telah diselesaikannya revitalisasi kedua terminal di Sumatera Utara ini, diharapkan selain akan meningkatkan konektivitas antar wilayah perkotaan dan antar provinsi, juga dapat mendorong pariwisata, dan meningkatkan perekonomian daerah."Ini satu hal yang membanggakan, kota Medan memiliki fungsi konektivitas dalam kota dan luar kota yang terhubung dengan baik, karena kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, " ucap Menhub.Menhub menyebut, pembangunan kedua terminal tipe A di Sumatera Utara ini dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp 42,8 Miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022. Sementara, Terminal Tipe A Tanjung Pinggir dibangun menggunakan pagu anggaran SBSN Rp 43,4 Miliar dan telah diselesaikan pada tahun 2022."Saat ini, tanah di dua terminal ini sudah dibangun sebagian, dan sebagian lagi akan dikembangkan menggunakan pendanaan kreatif bekerjasama dengan swasta. Semula tanah ini milik Pemkot kemudian diserahkan kepada Kemenhub dan akan dikembangkan dengan konsep multifungsi (mixed use), " lanjut Menhub Budi.Dengan konsep multifungsi (mixed use), terminal tipe A tidak hanya memiliki fungsi sebagai simpul transportasi yang memiliki fungsi naik turun penumpang dan kedatangan keberangkatan bus, tetapi memiliki fungsi dan nilai tambah lainnya yaitu, sebagai pendorong dan penggerak perekonomian dan sebagai pusat kegiatan sosial, seni dan budaya.Pengoperasian kedua terminal tipe A tersebut dikelola BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Terminal Tipe A Amplas memiliki luas lahan total 20.162 m2, terminal seluas 15.037 m2 dan lahan kosong seluas 5.125 m2 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berupa Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Adapun fasilitas yang dimiliki meliputi gedung terminal, mess karyawan, ruang istirahat sopir, lahan parkir, dan toko-toko.Terminal Amplas Medan memberikan layanan bus AKAP/AKDP yang masuk rata-rata 12.344 bus/tahun dengan jumlah penumpang rata-rata 85.271 penumpang/tahun. Terminal Amplas melayani 32 trayek AKAP dengan 602 armada; 25 trayek AKDP dengan 395 armada; 3 trayek Angkot dengan 232 armada; dan 2 trayek Trans Metro Deli dengan 35 armada serta telah dilakukan kerjasama berupa sewa tenant/kios.Sementara itu, revitalisasi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir Pematangsiantar memiliki luas lahan terminal 32.891 m2 dan lahan seluas 13.156 m2 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Adapun Fasilitas yang dimiliki meliputi gedung terminal, mess karyawan, ruang istirahat sopir, lahan parkir, dan toko-toko.Terminal Tipe A Tanjung Pinggir memberikan layanan bus AKAP/AKDP dengan jumlah rata-rata 4.322 bus/tahun dan 35.690 orang penumpang/tahun. Terminal melayani 14 trayek AKAP dengan 58 armada; 20 trayek AKDP dengan 38 armada; 17 trayek Angkutan Perkotaan dengan 24 armada serta telah dilakukan Kerjasama Pemanfaatan tenant/kios.Turut hadir dalam peresmian, Menteri Sekretariat Negara Pratikno; Menteri BUMN Erick Thohir; Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi; Walikota Medan Bobby Afif Nasution; Walikota Pematang Siantar Susanti Dewayani; dan segenap Forkopimda di Provinsi Sumatera Utara. (AH/RDL/BRD/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 Feb 2023

Menhub: Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Aceh Pacu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Wisata

Aceh - Pembangunan infrastruktur transportasi oleh pemerintah di Provinsi Aceh dan sekitarnya diharapkan dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau sejumlah infrastruktur transportasi yang sudah, tengah dan akan dibangun di Aceh, Rabu (8/2). Sejumlah infrastruktur transportasi yang ditinjau yaitu Pelabuhan Kuala Langsa di Provinsi Aceh dan Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon di Kabupaten Aceh Tengah.Menhub mengatakan, Kemenhub tengah mempersiapkan pekerjaan pengerukan alur di Pelabuhan Kuala Langsa yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pekerjaan ini mulai dilakukan tahun 2023 dengan kolaborasi antara Kemenhub (Direktorat KPLP, Ditjen Perhubungan Laut), Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan PT Pelindo.Pelabuhan Kuala Langsa akan dilakukan pengerukan berkedalaman -5.5 mLWS, dengan estimasi volume keruk 197,7 ribu m2. Pengerukan dilakukan untuk mendukung aspek keselamatan alur pelayaran sesuai Rencana Induk Pelabuhan, memperlancar arus konektivitas antar pelabuhan, serta meningkatkan volume pergerakan barang maupun daya saing di Pelabuhan Kuala Langsa. "Di titik Kuala Langsa terjadi pengendapan dengan kedalaman hanya 3 meter sehingga kapal tol laut tidak bisa masuk. Diharapkan dalam waktu 4-5 bulan proses pengerukan dapat dilakukan dan kapal-kapal niaga bisa keluar dan masuk Pelabuhan Kuala Langsa, " ujar Menhub. Menhub berharap agar pemerintah Kota Langsa dan Pemprov NAD dapat mendukung kelancaran pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa. Selanjutnya, Menhub Budi juga mengunjungi Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon yang mulai direvitalisasi pada tahun 2021 dan telah diselesaikan pada tahun 2022, menggunakan APBN sebesar Rp 20 miliar. Terminal ini memiliki luas sekitar 9.792 m2 dan melayani tujuan Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Adapun fasilitas terminal meliputi area pengendapan bus, jalur kedatangan bus, jalur keberangkatan bus, ruang tunggu penumpang, kantor pengelola dan area komersial. "Alhamdulillah, saya sudah mengunjungi Terminal Tipe A di Takengon dan Bandara Rembele (Kabupaten Bener Meriah). Tempatnya indah, udaranya sejuk, dan potensinya banyak. Ada batik yang bagus Kerawang Gayo. Disini banyak potensi situs dan bangunan indah, tadi saya usul ke Pak Pj. Bupati agar direnovasi untuk tempat wisata "kata Menhub. Jumlah rata-rata kendaraan bus AKAP yang datang dan berangkat dari Terminal Tipe A Paya Ilang sebanyak 5 bus/hari dan jumlah penumpang bus AKAP rata-rata 107 Orang/hari. Sedangkan rata-rata kendaraan AKDP yang datang dan berangkat adalah 23 Kendaraan/hari dan jumlah penumpang AKDP rata-rata adalah 142 orang/hari.Pembangunan Terminal Paya Ilang Takengon diharapkan memperlancar arus konektivitas penumpang antar provinsi maupun wilayah; meningkatkan pertumbuhan perekonomian; dan mendukung sektor pariwisata setempat seperti Pantai Terong, Pantai Menye, Danau Lut Tawar, Goa Loyang Koro, Air Terjun Mengaya, Kopi Arabica Gayo. Lebih lanjut, Menhub Budi menyampaikan rencana pembangunan dry port diatas lahan seluas 4 hektar dengan kolaborasi antara Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam, Pemkab Bener Meriah, dan Pemkab Aceh Tengah. Selain itu, Menhub mendorong Forkopimda agar menggali potensi pariwisata tanah Gayo. Turut hadir dalam peninjauan, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Anggota Komisi V DPR RI Ilham Pangestu, Pj. Walikota Langsa Said Mahdum Majid, Pj. Bupati Aceh Tengah T. Mirzuan, dan Pj. Bupati Kabupaten Bener Meriah Haili Yoga. (AH/RDL/BRD/HT) (AH/RDL/BRD/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -