Berita

Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 2001 View

Menhub Minta Hasil Penelitian Balitbang Harus Bisa Diimplementasikan.

Jakarta- Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meminta hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan bisa langsung diimplementasikan agar bisa memberi manfaat lebih kepada masyarakat di sektor transportasi, mengingat Kemenhub adalah kementerian teknis dan para peneliti Balitbang bukanlah kumpulan para ilmuwan murni. Harapan itu disampaikan Menhub Ignasius Jonan ketika memberi arahan dalam rapat kordinasi teknis (Rakornis) Balitbang Kemenhub 2015 di Jakarta, Senin (9/3/2015).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 1973 View

Balitbang Kemenhub Bentuk KlinikTransportasi

Jakarta --- Persoalan transportasi utamanya ketersedian sarana transportasi yang memadai dan persoalan kemacetan menjadi keluhan sejumlah kepala daerah, baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/ Kota.Untuk menjawab persoalan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kementerian Perhubungan membentuk sebuah media yang disebut Klinik Transportasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 1778 View

Pelapor Sukarela Kecelakaan Pesawat Sipil Harus Dilindungi

Jakarta- Semua pihak bisa melaporkan terjadinya kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara sipil secara sukarela. Narasumber laporan sukarela tersebut harus dilindungi dan tidak dikenakan sanksi. Demikian isi Sub Bagian 830 B Laporan Kecelakaan atau Kejadian Serius Pesawat Udara sipil 830.6 mengenai informasi atau laporan sukarela terhadap kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara sipil yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 14 Tahun 2015.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 4964 View

Operator Penerbangan Wajib Cepat Lapor Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat Sipil

JAKARTA - Para operator penerbangan, baik operator Indonesia maupun operator asing, harus segera melaporkan tanpa penundaan waktu dengan tepat, kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ketika terjadi kecelakaan atau kejadian serius pesawat sipil.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 29423 View

Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar Terjauh di Kalimantan Barat

Kawasan menara mercusuar Tanjung Datu, letaknya berada di Kelurahan Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan ini dapat ditempuh lewat jalur darat atau udara. Jika lewat jalur darat, dibutuhkan waktu perjalanan lebih dari 14 jam dari Pontianak menyeberangi sungai Sambas dan Sungai Sumpit di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Saat menyeberangi Sungai Sambas, penyeberang bisa memanfaatkan kapal ferry ASDP, namun saat menyeberangi Sungai Sumpit yang besarnya sama dengan Sungai Sambas, penyeberang harus menggunakan kapal rakit bermesin tempel yang dioperasikan secara swadaya oleh warga. Pada tahun 2014 lalu, menara mercusuar ini mendadak jadi pembicaraan nasional, setelah tiba-tiba pemerintah Malaysia mendirikan mercusuar di daerah dimana terletak menara mercusuar milik Indonesia. Alasannya, pemerintah Malaysia beranggapan sebagian besar wilayah kawasan Tanjung Datu secara geografis masuk wilayah Malaysia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 Mar 2015 5553 View

Posisi Menara Mercusuar Tanjung Datu Sangat Strategis Untuk Memantau Perbatasan

Posisi menara mercusuar Tanjung Datu di Kelurahan Temanjuk Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas - sekitar 100 kilometer atau perjalanan darat 14 jam dari kota Pontianak Kalimantan Barat -sangat strategis karena posisinya langsung bersebelahan dengan mercusuar Malaysia. Selain letaknya berada di ujung Kalimantan, posisinya pun langsung berhadapan dengan perbatasan Malaysia timur khususnya wilayah Sarawak.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 Mar 2015 10418 View

Seluruh Maskapai Wajib Miliki AOC

JAKARTA - Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operation Certificate/AOC) Angkutan Udara Niaga yang ditetapkan pada 5 Januari 2015, maka diputuskan bahwa seluruh angkutan udara niaga baik yang mengoperasikan pesawat dengan kapasitas kurang dari 30 kursi dan lebih dari 30 kursi wajib memiliki AOC.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 Mar 2015 2790 View

Izin Usaha Maskapai Penerbangan Dievaluasi Tiga Tahun Sekali

JAKARTA - Izin usaha angkutan udara niaga berjadwal atau maskapai penerbangan berjadwal akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PM 5 tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas PM Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik