Berita

Baca Selengkapnya
31 Mar 2010 7921 View

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN AKAN MEMPELAJARI STUDI KELAYAKAN PROYEK KERETA API LINGKAR KOTA DKI JAKARTA

(Jakarta, 31/3/10)  Kementerian Perhubungan akan mempelajari hasil feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek kereta api lingkar kota (loopline) DKI Jakarta yang dipastikan telah dirampungkan oleh Pemerintah Korea Selatan melalui perusahaannya, Saman Engineering Consultant. Hasil studi tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk menertibkan izin operasi dan rekomendasi atas pembangunan proyek tersebut kepada pemerintah terkait.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2010 7667 View

SMS IMPLEMENTATION HAS BEEN A GREAT ISSUE IN INTERNATIONAL AVIATION

(MONTREAL, CANADA - 29 Maret 2010) SMS atau Safety Management System menjadi pokok pembicaraan penting dalam High Level Safety Conference (HLSC) 2010, yang berlangsung mulai 29 Maret sampai dengan 1 April di Kantor Pusat International Civil Aviation Organization (ICAO) di Montreal, Canada.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2010 6707 View

SOUTH KOREAN INVESTOR INTENDS TO BUILD COAL RAILWAY NETWORK

(Jakarta, 31/03/10) Perusahaan asal Korea Selatan, Doosan Engineering & Construction, berminat untuk menanamkan modalnya untuk membangun jaringan kereta api pengangkut batubara di Sumatera Selatan. Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan terus membangun komunikasi dengan pemerintah Koerea Selatan untuk merealisasikan hal tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2010 6707 View

PEMDA DIDORONG JARING PENINGKATAN INVESTASI SWASTA UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL

(Jakarta, 31/03/10) Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan terminal angkutan bus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang. Hal tersebut mengingat pemerintah pusat hanya bisa berperan membantu pembangunan secara selektif, hanya terbatas pada fasilitas pelayanan antarkota/antarprovinsi. Untuk merealisasikan itu, pemerintah daerah disarankan menerapkan pola public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah swasta (KPS).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2010 7187 View

KEMENHUB UPAYAKAN RENCANA AKSI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

(Jakarta, 31/03/2010) Kementerian Perhubungan berupaya melakukan rencana aksi dalam pemberdayaan industri pelayaran nasional bersama–sama pemangku kepentingan terkait dalam penerapan azas cabotage. Pemberdayaan industri pelayaran nasional tersebut melibatkan berbagai pihak lintas sektoral antara lain sektor perdagangan, sektor keuangan (perpajakan, lembaga keuangan, dan asuransi), sektor perindustrian, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor pendidikan maupun pemerintah daerah. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang diwakili oleh Direktur Jeneral Perhubungan Laut Sunaryo dalam Workshop Indonesian Cabotage Advocation Forum 2010 (INCAFO) di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (31/03).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
31 Mar 2010 7267 View

CABOTAGE IMPLEMENTATION YIELDS IN SIGNIFICANT RESULTS

(Jakarta, 31/3/2010) Penerapan azas cabotage telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam pemberdayaan industri pelayaran nasional sesuai dengan amanat Inpres No. 5 tahun 2005 yang diperkuat dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Demikian diungkapkan Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada pembukaan acara Workshop Indonesian Cabotage Advocation Forum 2010 (INCAFO) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo di Hotel Nikko Jakarta, Rabu (31/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Mar 2010 8592 View

MENHUB: ATKP SURABAYA DAN UNIT DIKLAT PENERBANGAN LAINNYA DIHARAPKAN MENJADI CENTRE OF EXCELLENCE DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN

(Jakarta, 30/3/10) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengharapkan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan  termasuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya bersama Unit Diklat Penerbangan lainnya dapat menjadi Centre of Excellence di bidang pendidikan dan pelatihan penerbangan yang dapat menghasilkan kader-kader manusia penerbangan yang andal dan kompetitif tidak saja di lingkup nasional, melainkan juga di lingkup regional maupun global.  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Mar 2010 5582 View

JASA KESELAMATAN PENERBANGAN BERPOTENSI TINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI

(Jakarta, 30/03/2010) Jasa keselamatan penerbangan berpotensi meningkatkan nilai pendapatan ekonomi jika pelayanan berjalan baik dan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia bagi maskapai asing. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi terkait perjanjian Open Sky Policy  negara – negara ASEAN di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/3) usai mengikuti acara Penyerahan Sertifikat CASR 147 dan CASR 143 Serta Persetujuan Diklat Keamanan Penerbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada ATKP Surabaya, Penandatangan LOI Badan Diklat Perhubungan-Boeing Company, dan Penandatangan MOU ATKP Surabaya-PT. Lion Air.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
29 Mar 2010 6430 View

KEBIJAKAN MASKAPAI PATUNGAN HARUS DIKENDALIKAN PEMODAL DALAM NEGERI

(Jakarta, 29/03/10) Seluruh maskapai nasional yang menerapkan sistem manajemen permodalan gabungan perusahaan dalam negeri dan asing, diminta untuk menerapkan kebijakan mayoritas tunggal (single majority) atas saham dalam negerinya. Hal tersebut untuk memastikan seluruh keputusan bisnis perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham dalam negeri.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
29 Mar 2010 7474 View

DIUPAYAKAN PEMBERLAKUKAN PEMBEDAAN TARIF KRL UNTUK TURUNKAN KEPADATAN PENUMPANG DI JAM SIBUK

(Jakarta, 29/03/10) Padatnya jumlah penumpang pada jam-jam sibuk (peak hours), menjadi salah satu alasan para pengguna jasa angkutan kereta api untuk naik di tempat-tempat terlarang seperti kabin masinis, atap, lokomotif, dan bagian lain yang tidak diperuntukkan untuk penumpang. Untuk menyiasati hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan mengupayakan pemberlakukan pembedaan tarif KRL terutama pada pagi hari.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik