Berita Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

29 Apr 2015 77691 View

2017, Seluruh Pelaut Wajib Berstandar STCW Amandemen Manila 2010

JAKARTA – Dengan adanya tuntutan standar pelaut yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO). Pelaut dunia termasuk dari Indonesia harus mengikuti syarat dan ketentuan Standards of Training, Certifitation and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila 2010.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

29 Apr 2015 4218 View

Dirjen Hubla Optimis Target PNBP Rp 3 Triliun Tercapai

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit menyatakan optimis terhadap target yang diberikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kementerian Perhubungan mentargetkan pemasukan PNBP sesuai PP No. 11 Tahun 2015 sebesar Rp 8 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3 triliun diharapkan berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

29 Apr 2015 3589 View

Persiapan Angkutan Lebaran 2015 Telah Dilakukan Sejak Dini

JAKARTA – Menghadapi angkutan lebaran tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan sejak dini yaitu mulai bulan Januari 2015, agar hajat tahunan masyarakat tersebut bisa berjalan dengan baik.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

29 Apr 2015 12620 View

Tarif Ujian Tipe Rating dan Kelas Rating Bagi Personel Awak Pesawat Sesuai PP 11 Tahun 2015

JAKARTA – Untuk memperoleh izin ( lisensi) dan tipe rating (type rating) atau kelas rating (class rating), personel awak pesawat harus mengikuti ujian. Biaya ujian untuk memperoleh lisensi, rating tipe/kelas rating telah ditentukan dalam PP No.11 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada pada Kementerian Perhubungan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

29 Apr 2015 5549 View

Penyuluhan Peraturan Perundangan Bidang Perhubungan Darat

Sesuai arahan Menteri Perhubungan Ignsius Jonan, faktor keselamatan dan pelayanan transportasi menjadi prioritas dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Untuk mewujudkan terciptanya transportasi yang berkeselamatan dan pelayanan transportasi yang prima, maka Kementerian Perhubungan sebagai regulator telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

28 Apr 2015 3595 View

Tarif Ujian Terbang Pilot Sesuai PP 11 Tahun 2015

JAKARTA - Sebelum mendapatkan izin terbang, calon pilot harus melakukan ujian terbang. PP No. 11 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif ujian terbang bagi calon pilot untuk memperoleh izin (license) terbang.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

28 Apr 2015 5106 View

IM No. 1 Tahun 2015 Merupakan Bentuk Antisipasi Pencegahan Resiko Kecelakaan Transportasi

JAKARTA - Keselamatan transportasi adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama perjalanan yang disebabkan oleh manusia, alat angkut moda transportasi dan lingkungan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

27 Apr 2015 2991 View

6000 Motor Siap Diangkut Gratis Dengan KA

JAKARTA – Tahun ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan tetap menyelenggarakan mudik gratis sepeda motor melalui kereta api (KA). Pemerintah menyediakan kuota hingga 6000 sepeda motor untuk diangkut dengan KA.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

24 Apr 2015 3270 View

Pesawat Lion Air Keluarkan Asap di Bandara Kualanamu

JAKARTA – Pesawat milik maskapai Lion Air bernomor JT 303 tujuan Medan – Jakarta mengeluarkan asap di Bandara Kualanmu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jum’at (24/4) pukul 12.15 WIB. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab keluarnya asap dari pesawat tersebut dan masih menunggu penyelidikan dari KNKT dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

24 Apr 2015 11740 View

Tarif PNBP Perhubungan Untuk Lisensi Personil Penerbangan

JAKARTA - Setiap pelaku di bidang penerbangan harus memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Tarif dan jenis lisensi telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik