JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memantau pergerakan/fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijadikan dasar perhitungan dalam menentukan subsidi tarif kereta api (KA).
JAKARTA - Operator penyelenggara perjalanan kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta perbaiki pelayanan dalam perjalanan kereta api (KA) sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), salah satunya terkait dengan pendingin (AC) kereta yang dinilai masih banyak yang kurang dingin.
JAKARTA - Tarif kereta rel listrik (KRL) mulai 1 April 2015 akan diubah dari sebelumnya menggunakan penghitungan berdasarkan stasiun yang dituju, nantinya diubah berdasarkan jarak tempuh.
JAKARTA – Kapasitas angkutan udara Lion Air pada 9 rute dicabut oleh Kementerian Perhubungan. Hal tersebut berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU.004/7/2/DRJU.DAU.2015 perihal Pencabutan Kapasitas Angkutan Udara pada tanggal 26 Februari 2015.
JAKARTA - Survei angkutan lebaran tahun 2015 diharapkan dapat menjadi langkah antisipatif kementerian Perhubungan beserta jajaran terkait terhadap sarana prasarana yang ada. “Langkah tersebut diharapkan dapat dikoordinasikan sehingga antar moda bisa disinkronisasi bagaimana polanya”. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kemenhub, Elly Sinaga saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinkronisasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun 2015” di Jakarta, Senin (22/2).
JAKARTA – Guna menyamakan data dan informasi tentang kegiatan kepelabuhanan, Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok menggelar forum kehumasan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Februari 2015 di ruang rapat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.
JAKARTA - Belajar dari kasus delay Lion Air pekan lalu, Kementerian Perhubungan sedang menggarap aturan baru tentang denda bagi maskapai. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut dan Udara Kementerian Perhubungan Kamran Rajab menjelaskan bahwa sanksi administratif bagi maskapai ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2015.
JAKARTA - Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan No. KP 59 Tahun 2015 tentang Pembayaran Passanger Service Charge (PSC) Disatukan dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan baru mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) kendaraan angkutan massal berbasis jalan. Semua kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan umum harus dipastikan memenuhi syarat dan ketentuan mengenai keselamatan dan kenyamanan. Sedangkan ketentuan yang terbaru adalah semua kendaraan umum harus dilengkapi dengan pendingin udara.
JAKARTA - Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri.
