Berita

Baca Selengkapnya
11 Mar 2015 11109 View

SPM Diberlakukan, Perusahaan Angkutan Penyeberangan Wajib Patuhi Penumpang Harus Merasa Aman dan Nyaman Selama di Pelabuhan dan Kapal

JAKARTA - Menteri Perhubungan memberikan waktu selama 6 bulan bagi perusahaan angkutan penyeberangan maupun perusahaan penyedia jasa pelabuhan penyeberangan di lintasan utamapenyeberangan, dan 12 bulan di lintasan perintis, untuk memenuhi standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
10 Mar 2015 2752 View

Setiap Pelabuhan dan Bandara Harus Ada Jalur KA

JAKARTA - Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penurunan biaya logistik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai salah satu caranya ialah dengan mengembangkan moda transportasi Kereta Api (KA).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
10 Mar 2015 7891 View

Pelanggaran Permenhub No.26 Tahun 2015 Dikenakan Sanksi Tegas

JAKARTA - Dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) No. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Linta dan Angkutan Jalan. PM yang ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tanggal 3 Februari 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225 oleh Menkumham Yasonna H Laoly tersebut berisi 5 (lima) pasal beserta sanksi - sanksinya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 2666 View

Penumpang KRL Jabodetabek Tetap Peroleh Subsidi

JAKARTA, Penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) tetap memeroleh subsidi melalui public service obligation (PSO) bersamaan dengan rencana pengubahan penghitungan tarif pada 1 April 2015, dari sebelumnya menggunakan per stasiun diubah menjadi per jarak tempuh.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 2860 View

Belum Penuhi SOP, Lion Air Diminta Revisi Laporan

Jakarta --- Manajemen PT Lion Mentari Airlines telah menghadap Dirjen Perhubungan Udara untuk membuat laporan perihal Standard Operational Prosedur (SOP) dalam penanganan keselamatan dan pelayanan transportasi udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 2490 View

Kemenhub terapkan sistem pengajuan perizinan angkutan udara Online

JAKARTA,DEPHUB.GO.ID.- Kementerian Perhubungan akan menerapkan sistem daring (online) secara penuh untuk pengajuan izin usaha angkutan udara niaga paling lambat pada 1 April 2015. Hal tersebut sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan proses perizinan yang transparan serta terintegrasi.Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015. Demikian dikatakan Kepala Puskom Publik Kementerian Perhubungan J A Barata di.Jakarta, Senin,(9/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 5522 View

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub: Lintas Kereta Api Sumatera segera akan dibangun tahun 2015

JAKARTA,DEPHUB,GO,ID.- Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mulai membangun jalur kereta api lintas Sumatra pada 2015. Anggarannya ditaksir mencapai Rp 30 triliun dari APBN. Untuk hal ini, Presiden Joko Widodo sudah menugaskan Dirjen Perkeretapian Hermanto Dwiatmoko ke Pekanbaru, Riau, Senin (22/12) akhir tahun lalu, untuk mempersiapkan proyek tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Mar 2015 2037 View

Menhub Minta Hasil Penelitian Balitbang Harus Bisa Diimplementasikan.

Jakarta- Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meminta hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan bisa langsung diimplementasikan agar bisa memberi manfaat lebih kepada masyarakat di sektor transportasi, mengingat Kemenhub adalah kementerian teknis dan para peneliti Balitbang bukanlah kumpulan para ilmuwan murni. Harapan itu disampaikan Menhub Ignasius Jonan ketika memberi arahan dalam rapat kordinasi teknis (Rakornis) Balitbang Kemenhub 2015 di Jakarta, Senin (9/3/2015).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik