Baca Selengkapnya
26 Nov 2020

RAKER DENGAN KOMISI V DPR, MENHUB SAMPAIKAN ANTISIPASI LONJAKAN PENUMPANG DAN KENDARAAN DI LIBUR NATARU

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melakukan upaya antisipasi adanya lonjakan penumpang dan kendaraan pada libur Natal 2020 dan Tahun baru 2021 (Nataru). Dimana puncak arus penumpang dan kendaraan diprediksi terjadi pada 23 s.d 24 Desember 2020, sementara itu untuk puncak arus baliknya diprediksi terjadi pada 2 s.d 4 Januri 2021.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
25 Nov 2020

DI PERTEMUAN MENTERI ASEAN-JEPANG, MENHUB SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH JEPANG ATAS PEMBANGUNAN MRT DAN PELABUHAN PATIMBAN

Jakarta- Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas kerjasamanya dalam dua proyek besar pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur transportasi yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan Pelabuhan Patimban.Menhub juga menyampaikan harapannya agar pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dapat dikerjasamakan dengan pemerintah Jepang hingga selesai. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rangkaian acara 18th ASEAN & Japan Transport Minister Meeting secara virtual di Jakarta, Rabu (25/11).“Proyek Mass Rapid Transit (MRT), Pelabuhan Patimban, dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya menjadi komitmen Jepang dalam menanamkan investasinya di Republik Indonesia,” ungkap Menhub.Pelabuhan Patimban akan beroperasi akhir tahun 2020 dengan kerjasama pengelolaan Terminal pusat ekspor-impor kendaraan atau produk otomotif (car terminal). Sementara itu, terkait MRT tahap kedua masih dalam tahap finalisasi desain dan akan akan dibangun pada tahun 2022.Sedangkan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai 2026 atau lebih cepat.Perkiraan nilai investasi proyek prioritas tersebut adalah Pelabuhan Patimban kurang lebih Rp30 triliun, proyek MRT fase kedua Rp15 triliun, dan fase ketiga sekitar Rp 30 triliun. Sedangkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dibutuhkan anggaran Rp80 triliun.Sementara itu, Menteri Negara Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Iwai Shigeki selaku Ketua Delegasi Pemerintah Jepang mengatakan, pihak Jepang menginginkan kerja sama yang sudah terjalin baik antara Jepang dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dapat terus berlanjut kedepannya.“Saya berharap Jepang dapat menjadi mitra sejati ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah di sektor transportasi di kawasan ASEAN dan membahas bersama upaya pemulihan sektor transportasi di masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan pengalaman yang kami miliki,” ungkapnya.Dalam pertemuan tersebut, Menhub Budi juga menekankan bahwa Indonesia memperhatikan pentingnya keselamatan pelayaran seperti keselamatan kapal - kapal yang menghubungkan konektivitas antar pulau di Indonesia. “Saya percaya keselamatan pelayaran kapal tersebut tidak hanya untuk kepentingan perairan wilayah Indonesia tetapi juga perairan regional,” ujar Menhub.Menhub Budi juga menyampikan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di seluruh dunia memerlukan kerjasama negara-negara ASEAN dan Jepang terutama pada transportasi udara. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan penumpang angkutan udara serta mendukung pariwisata dan memulihkan industri penerbangan. “Hal ini juga penting untuk meningkatkan pemulihan ekonomi global,” jelas Menhub Budi. Dalam pertemuan ASEAN dan Japan Transport Meeting ini membahas kerjasama di dalamnya yaitu pengajuan ASEAN Japan Transport Workplan tahun 2020-2021 dan kerjasama baru yang mencakup pengembangan kapasitas /evaluasi terminal kontainer di wilayah ASEAN, pengembangan keselamatan transportasi laut untuk kapal-kapal kecil di perairan ASEAN, dan ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement Transport Sector 2021-2025. Selain itu, pertemuan ini juga menyampaikan beberapa proyek eksisting seperti laporan akhir tentang strategi promosi kapal cruise dibawah ASEAN-Jepang, pedoman tentang pemeliharaan saluran pelayaran di ASEAN, pedoman keselamatan rute pelayaran di negara-negara ASEAN, dan laporan perjanjian penerbangan regional ASEAN-Jepang. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Transportasi dari negara mitra ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. (AH/RDL/LA/JD)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
24 Nov 2020

Kemenhub Bersama Dekranas Beri Pelatihan Kewirausahaan Digital Di Yogyakarta

Yogyakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi digital kepada sekitar 52 pengrajin usaha mikro dan kecil (UMK) di Yogyakarta Selasa (24/11). Pelatihan yang dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 24 - 28 November 2020 di Balai Besar Kerajinan Yogyakarta tersebut bertujuan untuk menumbuhkan Wirausaha Baru Kriya untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Nov 2020

KEMENHUB BERI PELATIHAN WIRAUSAHA BAGI PEREMPUAN DI SEKITAR PELABUHAN PATIMBAN

Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Dharma Wanita Persatuan Kemenhub memberikan pelatihan wirausaha kepada para perempuan di sekitar wilayah Pelabuhan Patimban dengan tema “Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan Baru Menuju Indonesia Maju yang dilaksanakan pada Senin (23/11), di Subang, Jawa Barat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
20 Nov 2020

SELAIN MAJUKAN LOGISTIK INDONESIA, PELABUHAN PATIMBAN JUGA HIDUPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR

Jakarta – Pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat tidak hanya memajukan kegiatan logistik namun juga menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam dialog publik secara virtual dengan tema “Pelabuhan Patimban dan Geliat Ekonomi Nasional” pada Jumat (20/11).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
19 Nov 2020

KEMENHUB SAMPAIKAN USULAN TINDAK LANJUT KERJA SAMA SEKTOR TRANSPORTASI

Jakarta – Delegasi Kementerian Perhubungan yang dpimpin oleh Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, menghadiri pertemuan Ke-50 ASEAN Senior Transport Officials Meeting yang diselenggarakan secara virtual pada 18-19 November 2020. Dalam pertemuan tersebut Kemenhub menyampaikan usulan tindak lanjut kerja sama sektor transportasi antar Negara ASEAN dan kerja sama negara anggota ASEAN dengan negara lainnya seperti Tiongkok, Jepang Korea, Selandia Baru, dan Uni Eropa.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Nov 2020

KEMENHUB OPTIMIS REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 SESUAI TARGET

Jakarta – Kementerian Perhubungan optimis pada akhir Desember 2020, realisasi anggaran ditargetkan mencapai 95,80 persen atau Rp. 33,89 Triliun dari total pagu anggaran Rp. 35,38 Triliun. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang membahas agenda “Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 Kementerian Perhubungan dan Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses dan Spesifik Komisi V DPR RI Tahun 2020 ke Kementerian Perhubungan" di Gedung Nusantara DPR Jakarta, Selasa (17/11).Realisasi penyerapan APBN Tahun Anggaran 2020 Kementerian Perhubungan per 16 November 2020 telah mencapai 70,72% atau Rp. 25,02 Triliun. Angka tersebut berdasarkan prognosa Rencana Penarikan Dana bulan November dan Desember, pada akhir November akan mencapai target sebesar 76,14 % atau sebesar Rp. 26,94 T. "Kami optimis akhir Desember 2020 kinerja keuangan Kementerian Perhubungan akan mencapai angka yang ditargetkan yaitu 95,80% atau sebesar Rp. 33,89 T, " jelas Menhub.Menhub Budi melanjutkan, rincian realisasi menurut jenis belanja adalah Belanja Pegawai dari pagu sebesar Rp 3,57 T telah terealisasi Rp 3,15 T ; Belanja Barang dari pagu sebesar Rp. 12,80 T telah terealisasi Rp 9,35 T ; Belanja Modal dari pagu sebesar Rp. 19,0 T telah terealisasi Rp 12,50 T.Untuk mempercepat realisasi penyerapan TA 2020, Menhub Budi menyampaikan telah mengambil beberapa langkah percepatan."Kami mengambil langkah percepatan dengan melakukan optimalisasi perserapan anggaran melalui revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa tender dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan; membentuk tim Monitoring dan Evaluasi untuk mengakselerasi dan mengawal ketat rencana penarikan dana sesuai jadwal/termin; melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala; meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pembayaran oleh satker melalui Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN setempat, "ujar Menhub.Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.704/MK/02/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga Tahun 2020, pagu awal Kementerian Perhubungan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 43,11 Triliun. Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres No. 72 Tahun 2020 serta adanya tambahan alokasi dana stimulus transportasi, pengurangan PNBP dan BLU maka pagu akhir Kementerian Perhubungan menjadi Rp 35,38 Triliun. *Rekomposisi APBN TA 2021*Dalam Raker tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan pengajuan rekomposisi APBN Kemenhub Tahun Anggaran 2021 per program unit kerja eselon I dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan."Kebutuhan tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan Belanja pegawai, Program Strategis Buy the Services, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan vokasi yang mendesak seperti yang telah kami tuangkan dalam surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.," kata Menhub.Adapun rincian pengajuan rekomposisi TA 2021 yaitu : 1. Sekretariat Jenderal sebesar anggaran 2021 sebesar Rp. 716,03 Miliar dilakukan rekomposisi menjadi 725,80 Miliar, untuk mengakomodasi kebutuhan penambahan belanja gaji sebesar Rp. 9,7 Miliar;2. Inspektorat Jenderal anggaran 2021 sebesar 121,54 Miliar dilakukan rekomposisi menjadi 123,29 miliar, untuk mengakomodasi penambahan belanja gaji sebesar Rp. 1,7 Miliar;3. Ditjen Perhubungan Darat anggaran 2021 sebesar 7,64 Triliun dilakukan rekomposisi menjadi 7,63 Triliun, adalah pengurangan belanja gaji sebesar Rp. 14,9 Miliar;4. Ditjen Perhubungan Laut anggaran 2021 sebesar 11,42 Triliun dilakukan rekomposisi menjadi 11,35 Triliun, adalah pengurangan belanja non operasional sebesar Rp. 70 Miliar untuk kebutuhan pembangunan prasarana di BPSDMP dan pengurangan belanja pegawai sebesar 988 Juta;5. Ditjen Perhubungan Udara anggaran 2021 sebesar 10,55 Triliun dilakukan rekomposisi menjadi 10,47 Triliun, adalah pengurangan belanja non operasional sebesar Rp. 80 Miliar untuk kebutuhan pembangunan prasarana pada BPSDMP dan pengurangan belanja gaji sebesar 1,5 Miliar;6. Ditjen Perkeretaapian anggaran 2021 sebesar 11,10 Triliun dilakukan rekomposisi menjadi 11,00 Triliun dengan pengurangan belanja non operasional sebesar Rp. 100 Miliar untuk kebutuhan pelaksanaan pelayanan Buy The Service pada BPTJ;7. Badan Litbang Perhubungan anggaran 2021 sebesar 197,99 Miliar, tetap; 8. BPSDMP anggaran 2021 sebesar 3,54 Triliun dilakukan rekomposisi menjadi 3,69 Triliun dengan penambahan belanja non operasional sebesar Rp. 150 Miliar untuk kebutuhan pembangunan prasarana dan penambahan belanja pegawai sebesar Rp. 5,9 Miliar;9. BPTJ anggaran 2021 sebesar Rp. 350,58 Miliar dilakukan rekomposisi menjadi Rp. 450,87 Miliar dengan penambahan belanja non operasional sebesar Rp. 100 Miliar untuk kebutuhan pelaksanaan pelayanan Buy The Service.Menhub Budi mengatakan untuk memacu percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2021, Kemenhub telah melaksanakan langkah-langkah antara lain melakukan pendataan kegiatan 2021 untuk segera dilakukan persiapan dan pelaksanaan lelang tidak mengikat pada bulan November 2020 dengan diawali proses data filling ke aplikasi SIRUP; percepatan penetapan pelaksana kegiatan; dan pembentukan Pokja pelaksana pelelangan."Selain itu, kegiatan yang diprioritaskan lelang tidak mengikat adalah pekerjaan infrastruktur yang pengerjaan diatas 6 bulan; pekerjaan Subsidi Perintis darat, laut dan udara; permakanan di sekolah vokasional Kemenhub; dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan ke masyarakat," lanjut Menhub.Alokasi anggaran Kemenhub TA. 2021 adalah sebesar Rp. 45,66 Triliun, dengan rincian yaitu : Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,97 Triliun; Belanja Barang Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,86 Triliun; dan Belanja Barang Non Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 38,82 Triliun. (Termasuk anggaran Pendidikan sebesar Rp 2,07 Triliun).Adapun rincian menurut sumber pendanaannya berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 33,86 Triliun; PNBP/Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3,79 Triliun; BLU/Badan Layanan Umum sebesar Rp 1,53 Triliun; PLN/Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 807,11 Miliar; dan SBSN/Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 5,66 Triliun.Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), alokasi anggaran Kementerian Perhubungan TA 2021, per programnya mencakup antara lain : Pogram Dukungan Manajemen untuk seluruh unit Eselon I sebesar Rp 9,5 Triliun; Program Infrastruktur Konektivitas di lingkungan Ditjen Hubdat, Ditjen KA, Ditjen Hubla dan Ditjen Hubud serta BPTJ sebesar Rp 33,95 Triliun; Program Riset dan Inovasi IPTEK sebesar Rp 112,09 Miliar; dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp 2,09 Triliun.Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk meningkatkan percepatan realisasi dan penyerapan anggaran, khususnya pada program/kegiatan yang dapat memberikan stimulus bagi masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi seperti : Program Prioritas Nasional, Program Padat Karya, serta program yang mendukung pemenuhan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, Komisi V DPR RI juga menyetujui pengajuan Kemenhub terkait rekomposisi TA 2021.Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris jenderal Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPSDM Sugihardjo, Kepala Balitbanghub Umiyatun, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, dan Inspektur Jenderal Gede Pasek. (AH/RDL/LA/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -