Baca Selengkapnya
30 Oct 2015

DPR : Perhubungan, Sektor Penentu Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

BOGOR - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui Program Nawa Cita berupaya membangkitkan ekonomi nasional di tengah perekonomian global yang tidak kondusif. Salah satu poin dari Program Nawa Cita tersebut adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
30 Oct 2015

PNS Kemenhub Diminta Netral Dalam Pilkada Serentak, Pejabat Dilarang Cuti

JAKARTA - Untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 secara serentak di beberapa daerah, kepada PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu calon.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015

Dalam Setahun Kemenhub Terbitkan 305 Regulasi

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama kurun waktu Oktober 2014 – Oktober 2015 telah menelurkan 305 regulasi. Penerbitan regulasi tersebut merupakan bagian dari fokus dan program Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan dan juga pelayanan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Oct 2015

Tiga Fokus Kementerian Perhubungan Untuk Tingkatkan Peran Transportasi

JAKARTA - Menerjemahkan bagian dari Nawa Cita yang digelontorkan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan mempunyai tiga fokus utama dalam meningkatkan peran transportasi di tanah air. Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo mengemukakan, satu diantaranya adalah fokus peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi seluruh moda.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
26 Oct 2015

Indonesia Dan Amerika Serikat Sepakat Kerja Sama Di Bidang Konservasi Dan Efisiensi Energi

JAKARTA – Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignasius Jonan menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo dengan Deputy Administration Department of Federal Aviation Administration (FAA), Department of Transportation USA, Michael G. Whitaker terkait “On the Promotion of Sustainable Aviation Alternative Fuels and Renewable Energy”, sebuah kesepakatan untuk bekerjasama dalam mendukung kebijakan konservasi dan efisiensi energi, pengembangan energi alternatif dan terbarukan dan program mitigasi terhadap perubahan iklim dan perlindungan lingkungan khususnya di bidang penerbangan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
21 Oct 2015

Alih Subsidi BBM Lebih Produktif

JAKARTA - Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditandai dengan kebijakan yang dinilai sebagai orang sebagai langkah tak populer, yaitu pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
21 Oct 2015

Transformasi Fundamental Ekonomi

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama 2015 mencapai 685 ribu orang (atau ada kenaikan 12.31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014 silam). “Ini merupakan sebagian hasil dari upaya untuk Perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera,’’ ujar Presiden Jokowi kepada media terkait setahun pemerintahan Jokowi-JK (19/10).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015

Integrasikan Transportasi Jabodetabek, Presiden Bentuk BPTJ

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 103 Tahun 2015 tanggal tentang pembentukan Badan Pengelola Transportasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Perpres No 103 Tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2015.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
13 Oct 2015

Reformasi Birokrasi Kemenhub Memperoleh Nilai 70,34%

JAKARTA – Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub tahun 2015 mendapatkan nilai 70,34% dengan kategori BB, atau meningkat dari nilai tahun sebelumnya yaitu 60,02% (kategori B). Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, J. A. Barata mengutip surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada Menhub Ignasius Jonan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -