Pada masa Angkutan Lebaran 2015, Kementerian Perhubungan kembalimenyelenggarakan Angkutan Sepeda Motor Gratis. Angkutan Sepeda Motor Gratis tersebut dilayani oleh moda darat (penumpang diangkut dengan menggunakan bus dan sepeda motor denggan truk), kapal laut, dan kereta api.
Tanjung Pandan - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen mengembangkan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dalam rangka mendukung pengembangan wisata bahari di daerah ini.
JAKARTA - Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai kota Timah. Keterbatasan sumber daya alam timah di kota ini membuat Belitung harus mulai berpikir sektor apa yang menjadi tulang punggung perekonomian. Daerah yang dijadikan lokasi film Laskar Pelangi di pulau ini membuka mata betapa banyak tempat wisata potensial di Belitung. Berangkat dari itu, Pulau Belitung (Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur) mulai bertransformasi menjadi kota wisata.
JAKARTA - Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi, apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi adminitratif.
JAKARTA- Kementerian Perhubungan menyerahkan hasil audit internal kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit internal untuk kuartal I melaporkan ada 678 temuan dari 124 Laporan Hasil Audit (LHA).
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mewajibkan semua badan usaha yang berkecimpung di subsektor perhubungan laut untuk menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) tahunan (audited). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan, lapkeu badan usaha tersebut wajib disampaikan kepada Kemenhub paling lambat pada bulan Juni untuk setiap tahunnya.
Jakarta, 4/5/2015 – Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan 678 temuan dalam 124 Laporan Hasil Audit Triwulan (IHAT) I Tahun 2015, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hari Senin, 4 Mei 2015 di Kantor BPK, Jakarta, dengan rincian 250 buah Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, 316 buah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, serta 112 buah Temuan 3.E (ekonomis, efektif, efisien).
JAKARTA - Untuk mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur di mana tempat perusahaan tersebut berada. Salah satu syarat izin perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah izin administrasi yaitu memiliki modal dasar paling sedikit Rp 25 miliar, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang syah atau diaudit oleh akuntan publik.
JAKARTA - Untuk mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur di mana tempat perusahaan tersebut berada. Salah satu syarat izin perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah izin administrasi yaitu memiliki modal dasar paling sedikit Rp 25 miliar, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang syah atau diaudit oleh akuntan publik.
LATVIA – Pertemuan Menteri Transportasi Asia – Eropa ke-3 atau The 3rd Asia – Europe Transport Minister’s Meeting (ASEM TMM3) berlangsung di kota Riga, Latvia pada 29-30 April 2015. Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Transportasi dari negara anggota ASEM termasuk Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ignasius Jonan.
