Berita

Baca Selengkapnya
03 Nov 2015 2914 View

Kontrak Pembangunan 39 Kapal Perintis Ditandatangani

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama sejumlah Perusahaan Galangan Kapal selaku kontraktor pemenang lelang pembangunan kapal perintis, Senin (2/11) menandatangani kontrak pembangunan kapal perintis TA 2015 sebanyak 39 unit dengan alokasi anggaran negara sebesar 1,4 triliun.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Nov 2015 4329 View

Regulasi Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 152 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Nov 2015 4759 View

PM 151 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PM 151 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug. Standar pelayanan STPI Curug ini merupakan pedoman yang wajib dilakukan oleh STPI Curug dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Nov 2015 5444 View

SIKENCUR - Menjaga Integritas Institusi Sekaligus Mengamankan Keuangan Internal

JAKARTA - Selama ini kita hanya mendengar istilah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Padahal ketiga tindak kejahatan itu bersumber dari kecurangan (fraud). Kecurangan itu sendiri mencakup deception (penipuan), bribery (penyuapan), forgery (pemalsuan), extortion (pemerasan), corruption (korupsi), theft (pencurian), conspiracy (konspirasi), embezzlement (penggelapan), misapptopriation (penyalahgunaan), false representation (pelaporan palsu), concealment of material fact (penyembunyian fakta material), dan collusion (kolusi).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Nov 2015 1704 View

Ditjen Hubla Dan PT Pelni Tandatangani Perjanjian Pelayanan Angkutan Barang Melalui Laut

JAKARTA - Dalam rangka mendukung pelayanan publik untuk angkutan barang sekaligus guna mewujudkan program pemerintah mengenai tol laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan penandatanganan perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) pada Jumat (30/10).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik