Berita

Baca Selengkapnya
06 May 2015 4312 View

Tarif Sertifikat Peralatan Penerbangan

JAKARTA - Pesawat udara yang akan dipergunakan untuk transportasi harus terlebih dahulu didaftarkan kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI untuk memperoleh sertifikat (certificate of registration). Tarif pendaftaran pesawat untuk memperoleh sertifikat telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 May 2015 3224 View

Kemenhub Serahkan Hasil Audit Kepada BPK

JAKARTA- Kementerian Perhubungan menyerahkan hasil audit internal kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit internal untuk kuartal I melaporkan ada 678 temuan dari 124 Laporan Hasil Audit (LHA).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 May 2015 6077 View

Badan Usaha Pelabuhan dan Pelayaran Wajib Serahkan Laporan Keuangan

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mewajibkan semua badan usaha yang berkecimpung di subsektor perhubungan laut untuk menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) tahunan (audited). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan, lapkeu badan usaha tersebut wajib disampaikan kepada Kemenhub paling lambat pada bulan Juni untuk setiap tahunnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 May 2015 5844 View

Tarif Penerbitan Sertifikat Tipe Pesawat Udara

JAKARTA – Pesawat udara yang akan dioperasikan sebagai sarana transportasi harus memiliki sertifikat tipe (type certificate) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan telah ditentukan tarif penerbitan sertifikat tipe pesawat udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 May 2015 4670 View

Kemenhub Laporkan 678 Temuan Hasil Audit Kepada BPK

Jakarta, 4/5/2015 – Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan 678 temuan dalam 124 Laporan Hasil Audit Triwulan (IHAT) I Tahun 2015, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hari Senin, 4 Mei 2015 di Kantor BPK, Jakarta, dengan rincian 250 buah Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, 316 buah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, serta 112 buah Temuan 3.E (ekonomis, efektif, efisien).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
04 May 2015 5964 View

Tarif Lisensi Personel Navigasi Penerbangan

JAKARTA- Pengaturan lalu lintas penerbangan pesawat di bandar udara (bandara) dilakukan oleh tenaga navigasi penerbangan yang memiliki lisensi. Tarif lisensi untuk personel navigasi penerbangan telah ditentukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Apr 2015 28449 View

Modal Dasar Pendirian Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Minimal Sebesar 25 Miliar

JAKARTA - Untuk mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur di mana tempat perusahaan tersebut berada. Salah satu syarat izin perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah izin administrasi yaitu memiliki modal dasar paling sedikit Rp 25 miliar, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang syah atau diaudit oleh akuntan publik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik